Pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara)

Naim, Armain (2010) Pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41239.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Sektor perikanan merupakan salah satu leading sector dalam pembangunan ekonomi provinsi Maluku Utara, namun kontribusi sektor ini dirasakan belum optimal dikarenakan masih ada praktek penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan perundang-undangan, karena terjadi kehilangan sumberdaya yang cukup besar akibat Illegal Fishing. Pengawasan sumberdaya perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dilakukan melalui kegiatan (1) Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan (2) Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan (3) Pengembangan SISWASMAS (4) Penataan dan penegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pengawasan sumberdaya perikanan dalam penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, partisipasi masyarakat khususnya nelayan dan sikap aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan penanganan Illegal Fishing. Metode deskriptif dengan studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang pengawasan sumberdaya perikanan dalam penanganan Illegal Fishing di perairan Maluku Utara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Metode analisa data adalah qualitative-descriptive analysis dengan tabulasi distribusi frekuensi. Hasil analisis menunjukan bahwa sarana dan prasarana pengawasan masih sangat terbatas dan tidak efektif digunakan untuk melakukan pengawasan sumberdaya ikan di daerah yang menjadi kewenangan pengelolaan perikanan pemerintah provinsi Maluku Utara, 66,6% responden mengatakan sarana dan prasarana kurang efektif untuk digunakan dalam membantu penanganan illegal fishing di perairan Provinsi Maluku Utara, Pembangunan Pos Pengawasan di setiap Kabupaten/Kota belum berfungsi sebagaimana yang direncanakan, jumlah lokasi dan intensitas patroli di laut sangat terbatas dan sangat dipengaruhi oleh cuaca di Laut. Kegiatan siswasmas masih lrurang disosialisasikan, partisipasi masyarakat nelayan 54% pernah melaporkan illegal fishing di daerahnya, 85,57%, mengatakan bahwa mereka bersedia kalau dilibatkan dalam rapat yang membahas mengenai illegal fishing. Upaya pengawasan dan penegakan hukun oleh aparat pengawas masih lemah, masih terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman antar aparat pengawas bidang perikanan tentang produk peraturan perundang-undangan bidang perikanan. Sebagai kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa Pengawasan sumberdaya perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara belum optimal dan sangat lemah dalam pencegahan dan penanganan illegal fishing, kesadaran dan partisipasi nelayan dalam pengawasan sumberdaya perikanan sudah cukup tinggi namun hanya terbatas pada daerah pesisir pantai, penegakan hukum masing sangat lemah, tuntutan dan sanksi yang diberikan kurang membuat efek jera bagi pelaku illegal fishing.

Actions (login required)

View Item