Electronic Government (E-Gov) Sebagai Basis Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP), Pemerintah Kabupaten Banyumas

Darmanto, and Weningsih, Sri and Istianda, Meita (2014) Electronic Government (E-Gov) Sebagai Basis Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP), Pemerintah Kabupaten Banyumas. In: 1st National Research Symposium, 8 October 2014, Universitas Negeri Malang.

Preview

Text 22B0058.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Preview

Abstract

Salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang memuaskan. Implementasi pelayanan publik tersebut dapat dilakukan melalui electronic government (e-gov) dalam bidang usaha dan perizinan. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta regulasi, namun dalam rangka pelayanan publik masih terkendala oleh beberapa masalah. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami implementasi pelayanan publik berbasis e-gov di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP), Pemerintah Kabupaten (PemKab) Banyumas. Dari kajian ini juga diharapkan adanya suatu pola pelayanan publik berbasis e-gov di BPMPP, PemKab. Banyumas. Kajian ini menggunakan metode studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Serangkaian wawancara mendalam dilakukan terhadap informan serta kegiatan pengamatan mengenai kondisi di lapangan. Studi dokumentasi dilakukan untuk mendukung hasil kajian ini. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis melalui teknik triangulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi website BPMPP PemKab. Banyumas tersebut belum maksima. Belum maksimalnya fungsi website tersebut disebabkan masyarakat belum mengetahui fasilitas perizinan online. Pelayanan perizinan secara online belum dilakukan secara penuh oleh BPM&PP PemKab. Banyumas, namun baru sebatas harapan dan keinginan agar sistem perizinan secara online dapat terwujud di Kabupaten Banyumas. Masyarakat belum dapat melakukan sebagian transaksi/kegiatan secara online, misalnya masyarakat belum dapat mendaftar atau mendapatkan tanggapan dari BPMPP secara online. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kantor BPMPP masih harus datang ke kantor BPMPP dan dilayani dengan sistem one stop service, bukan secara online.

Actions (login required)

View Item