Studi tentang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi

Aeno, Harbiadi Ode (2009) Studi tentang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41124.pdf Download (13MB) | Preview

Abstract

Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah membutuhkan tiga instrumen utama yakni penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Penganggaran merupakan instrument kebijakan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Pengawasan merupakan subfungsi pengendalian terhadap pengelolaan tata pemerintahan. Manajemen organisasi pemerintahan daerah membutuhkan fungsi pengawasan yang mampu memberi tanda bahaya jika terjadi penyimpangan atau ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Ketersediaan peraturan daerah sangat penting karena merupakan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penelitian ini mempunyai dua tujuan. yaitu (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang kinerja DPRD kabupaten Wakatobi dalam bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi, dan (2) untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD kabupaten Wakatobi dalam bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi. Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Wakatobi. Responden penelitian terdiri dari: (1) Ketua DPRD, (2) Ketua Komisi C, Ketua Komisi A dan 1 orang pemerhati pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi. lnstrumen penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara dan lembar check list untuk studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir periode 2007 sampai dengan 2008. Penelitian ini mempergunakan teknik anaIisis kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi belum mencapai tingkat yang paling diharapkan, sebagaimana terlihat dalam hal-hal berikut. Di bidang penganggaran, DPRD tidak dapat mengoptimalkan proses penyampaian, pembahasan dan pengesahan atas Rancangan KUA-APBD, PPAS dan Rancangan APBD menurut kerangka waktu, konsistensi, keberpihakan pada publik dan kapasitas implementasi. Akibatnya anggaran daerah sebagai hasil dari proses penganggaran tersebut selalu terlambat penetapannya, alokasi belanja lebih berat pada kepentingan aparatur dan pertumbuhan pendapatan daerah tidak mencapai tingkat yang layak. Di bidang pengawasan, DPRD belum fokus pada pengawasan kebijakan, belum mempunyai agenda pengawasan, belum menspesifikasi substansi kebijakan mana yang masuk dalam agenda DPRD dan mana yang dapat dijalankan langsung secara individu oleh anggota-anggota DPRD dan belum membiasakan diri membuat kertas kerja pengawasan. Akibatnya pengawasan DPRD belum berperan nyata sebagai system peringatan dini yang memberi tanda bahaya ketika terjadi penyimpangan kebijakan atau kesepakatan bersama dan pencapaian kinerja kebijakan APBD belum maksimal. Di bidang legislasi, hampir semua inisatif Rancangan Perda bersumber dari pemerintah daerah, proses pembahasan Rancangan Perda belum menempuh mekanisme partisipatif, dan masih banyak bidang urusan pemerintahan yang belum memiliki Perda. Akibatnya Perda yang dihasilkan oleh DPRD tidak mendapat respons yang positif dari masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi adalah sebagai berikut. Faktor kapasitas sumber daya manusia DPRD, yakni rendahnya tingkat keterampilan (sebagaimana terlihat dari pendidikan formal dan pelatihan teknis), kedisiplinan maupun komitmen terhadap tugas. Faktor organisasi, yakni faktor struktural yang mencakup tidak berfungsinya Panitia Anggaran, tidak tersedianya Panitia Lagislasi, kerumitan aturan-aturan prosedural persidangan maupun pendanaan dan sentralisasi kewenangan di tangan Ketua DPRD serta faktor kultural yang mencakup orientasi waktu anggota DPRD yang tidak berwawasan masa depan, tidak ada visi dan misi sebagai nilai dasar yang disepakati bersama sebagai kerangka pengarah bagi pemaknaan atas kondisi aktual. Faktor lingkungan, yakni aparat pemerintah daerah yang kurang disiplin, tidak mempunyai komitmen yang jelas tentang kebijakan dan penganggaran, tidak patuh terhadap kesepakatan bersama dan masyarakat yang kurang paham terbadap hubungan kemitraan antar stakeholders dalam pemerintahan dan lemahnya budaya partisipasi.

Actions (login required)

View Item