Efektivitas Alokasi Anggaran Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Nasional Lingkar Pulau Samosir Di Kabupaten Samosir

Parningotan, Muara (2021) Efektivitas Alokasi Anggaran Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Nasional Lingkar Pulau Samosir Di Kabupaten Samosir. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 40080-23 cover.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk Proses pelaksanan pengadaan tanah di kabupaten samosir sesuai peraturan perundang - undangan, Alokasi anggaran yang berjalan sudah efektif dan efesien dan mengetahui hambatan - hambatan yang timbul dalam proses pengadaan tanah di kabupaten samosir. Setelah dirumuskan masalah penelitian dan dikumpulkan data maka dilakukan analisis data dengan observasi kelapangan dan melakukan wawancara. Kemudian, dilakukan pengecekan keabsahaan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Penilai Harga Tanah belum bekerja dengan maksimal. Perencanaan pembangunan pelebaran jalan sesuai Undang-Undang dan peraturan perpres berlum berjalan optimal. Hal ini diketahui dari laporan langsung hasil wawancara dengan SekKab dan Bupati beserta data-data sekunder berupa blueprint pembangunan pelebaran jalan. Alokasi anggaran di tiap kecamatan untuk pelepasan lahan belum efektiv,atau belum terserap secara maksimal. Dari total anggaran yang direncanakan dibandingkan dengan hasil penilaian pengganti wajar, hanya sebesar 12,82 %. Sangat jauh dari standar nilai Efektif. Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai akhir 2018 tidak adanya anggaran dikecamatan sehingga P2T tidak dapat bekerja secara maksimal terlihat dari 1 kecamatan belum selesai dilakukan pengadaan tanah. Namun pekerjaan fisik sudah dilakukan. Kendala yang ada dilapangan sebelum memulai melaksanakan penggantian lahan, P2T sempat mengalami beberapa kendala, diantaranya (1) Anggaran yang tidak terdapat dikecamatan yang menghambat dalam pengadaan tanah dan membuat tim pengadaan tanah tidak dapat bekerja secara maksimal. (2) Pemilik hak atas tanah tidak sepakat dengan harga yang ditentukan oleh panitia pengadaan tanah. (3)Sulitnya dalam menentukan ahli waris dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah warisan. (4) Adanya beberapa warga yang melakukan jual beli lahan (tanah dijual) yang dilakukan oleh pemilik tanah secara bebas, tanpa melapor ke pihak-pihak yang berwenang

Actions (login required)

View Item