Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru

Sulaiman, Oclaila (2021) Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 40095-23 cover.pdf Download (865kB)

Abstract

Kekerasan yang teijadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Burn merespon hal ini dengan menerbitkan kebijakan bempa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015. Namun,dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak berhasil meredam jumlah peningkatan kekerasan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Buru mulai menerbitkan kebijakan bernpa Instruksi Bupati Nomor 266/79 tentang Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Penelitian ini bertujuan tmtuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak pada pengembangan gerakan PATBM serta faktor yang berperan dalam memberikan pengaruh terhadap implementasi. Metode yang digtmakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan menggunakan teori Charles Jones sementara indikator yang digunakan untuk mengukur faktor menggunakan teori Edwards III. Analisis yang digunakan adalah analisis dengan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pengembangan Gerakan PATBM belum diimplementasikan dengan baik. Dikatakan demikian, karena dari 11 PATBM yang terbentuk, hanya 3 PATBM yang menjalankan fungsinya dengan baik. Namun, 3 PATBM tersebut juga tidak disertai dengan anggaran. Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memberikan penegasan bagi desa yang tidak membentuk PATBM dengan pemberian sanksi serta dukungan dari pemerintah desa untuk bisa membangun komitmen yang lebih kuat dalam penyediaan anggaran PATBM. Implikasi dari penelitian ini yakni PATBM mempunyai pengaruh sebagai implementer kebijakan perlindtmgan. Implementasi kebijakan perlindungan oleh PATBM dilakukan dari proses registrasi pengaduan sampai pada pelayanan secara terpadu menggunakan sistem resiprokal.

Actions (login required)

View Item