Pemahaman Para Pengambil Kebijakan di Perguruan Tinggi terhadap Surat Keputusan Mendiknas No. 107 /U/2001 tentang Penyelenggaraan PTJJ

Sadjati, Ida Malati (2005) Pemahaman Para Pengambil Kebijakan di Perguruan Tinggi terhadap Surat Keputusan Mendiknas No. 107 /U/2001 tentang Penyelenggaraan PTJJ. Project Report. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Preview

Text 17-82076.pdf Download (854kB) | Preview

Abstract

Sejak dikeluarkan Surat Keputusan Mendiknas No. I 07 iC/200 I ten tang Penyelenggaraan PTJJ, Universitas Terbuka tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang dapat menjelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem jarak jauh. Surat Keputusan ini merupakan jav,aban dari pemerintah terhadap beberapa perguruan tinggi (PT) yang menyelenggarakan sistem pendidikan kelas jauh tetapi menyatakan bahwa sistem kelas jauh itu adalah sistem pendidikan jarak jauh. Dalam ini tertera cara untuk menyclcnggarakan Sistcm PTJJ (SPTJJ) sekaligus membuka peluang untuk menyelenggarakan SPTJJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman para pengambil kebijakan di PT terhadap Mendiknas No. 107 /U/200 I ten tang Pedoman Penyelenggaraan PTJJ. Metode penelitian yang digunakan adalah DesATipt{f korelasional dengan Stratified Random Sampling. sementara analisis data dilakukan dengan cara deskripsi dan dihitung korelasinya dengan cara statistik. Namun dari hasil analisis statistik tidak diperoleh korelasi yang signifikan sehingga analisis data dibuat dengan cara perbandingan prosentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sernua pengambil kebijakan di PT memiliki dan peduli terhadap Kepmen No. I 07/4/2003. Secara umum, isi Kepmen dipahami dengan baik oleh mereka yang memiliki dan peduli terhadap Kepmen, tetapi persentasenya sangat kecil, yakni 33.33% dari responden. Waiau tidak ditemukan perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan antara pengelo!a PT di tingkat rektorat, fakultas. dan jurusan, tetapi terlihat kecenderungan penurunan tingkat pemahaman antar ketiganya. Di samping itu, tidak ditemukan juga perbedaan tingkat pemahaman antar para pengambil kebijakan di PT pada saat dikategorikan berdasarkan jabatan struktur, golongan. fakultas, dan lokasi PT. Namun, terdapat kecenderungan penurunan tingkat pemahaman antar responden dalam satu kategori, misal responden golongan IV lebih tinggi tingkat pemahamannya daripada responden golongan III. Dalam hal peran, sebagian besar responden mengatakan bahwa Kepmen barn sebatas memberi rambu-rambu umum tentang penyelenggaraan PTJJ, tapi belum berperan dalam mengatur secara teknis operasional penyelenggaraan PTJJ. Tentang peran Kepmen terhadap rencana PT menyelenggarakan PTJJ, terlihat bahwa sebagian besar responden tidak memiliki rencana yang jelas untuk menyelenggarakan PTJJ. Bagi sebagian yang sudah memiliki rencana, setelah ditelusuri rencana itu baru sebatas rencana. wacana dan ide.

Actions (login required)

View Item