Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif (Studi tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Ningsih, Yulias Tuti (2012) Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif (Studi tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40915.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

Partisipasi masyarakat sebagai variabel yang diadopsi dalam penelitian ini memiliki indikator: (1) kontribusi, (2) dukungan, (3) komitmen, (4) kerjasama, dan (5) keahlian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif denan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang mekanisme dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau data sekunder, serta wawancara dengan informan dan menyajikannya dalam bentuk matrik dan maknanya diinterpretasikan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini digunakan informan penelitian dari berbagai unsur yaitu: Unsur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Perguruan Tinggi, Media Massa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan metode Analisis Kualitatif yang bermakna sebagai analisis yang didasarkan pada argumentasi logika serta didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik pengolahan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dari 6 (enam) tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya satu proses saja yang dilibatkan secara utuh stakeholders pelaku pembangunan yaitu tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), (2) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD lebih banyak dilakukan secara formalitas dan tidak semua komponen stakeholder dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, (3) Waktu atau durasi yang disedikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung walaupun berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah dinilai terlalu singkat untuk merumuskan kebijakan 5 (lima) tahunan. Kemudian pelaksanaan Musrenbang yang hanya satu hari dinilai kurang dapat mengakomodir dan merumuskan permasalahan dan solusi pembangunan Provinsi.

Actions (login required)

View Item