Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial Pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Tahun 2007

Marbuansyah, (2009) Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial Pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Tahun 2007. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41264.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merupakan refleksi dari keinginan penulis untuk meneliti lebih lebih mendalam mengenai sampai sejauh mana Implementasi dan pencapaian program bantuan sosial fakir miskin melalui pola KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Sintang. Studi kasus ini dilaksanakan di Kecamatan Kelam Permai yang memiliki 6 KUBE dengan bidang usaha penggemukan sapi. Hasil penelitian terungkap bahwa implementasi kebijakan Program Pemberdayaan keJuarga miskin melalui Pola KUBE dalam tahap-tahap pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat terlihat mulai dari tahapan perencanaan usulan tidak melalui pendekatan dan penelitian sosial tentang kebutuhan masyarakat, dalam perencanaan usulan terkesan kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan aparat di tingkat Kecamatan. Sedangkan pada tahap pembinaan kegiatan pemantapan dan bimbingan kelompok dilakukan dalam waktu yang sangat singkat sehingga anggota keJompok tidak memahami tentang arti, maksud dan tujuan KUBE dibentuk serta pemahaman teknis tentang cara-cara pengemukan sapi. Peran petugas pendampingan kelompok tidak dapat berjalan, program bantuan tersebut terkesan yang bersifat "hit and run". Strategi penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Sosial Pola Usaha Bersama (KUBE) tersebut diatas pada dasarnya sangat didukung dan mendapat harapan masyarakat anggota KUBE akan tetapi karena tidak adanya pembinaan dan pendamping kelompok timbul anggapan bahwa bantuan tersebut cuma-cuma tanpa ada suatu pertangungjawaban dan kewajiban kelompok. Tujuan dan prinsip-prinsip gotong royong dalam melaksanakan pembangunan serta mengumpulkan dana masyarakat melalui iuran kesetiakawanan sosial (IKS) sebagai embrio koperasi tidak dapat terbentuk. Sejak bergulirnya otonomi daerah jajaran Dinas Sosial tingkat Kecamatan yang dulu disebut Petugas Sosial Kecamatan keberadaannya tidak adalagi sehingga memberikan pengaruh terhadap proses perencanaan usulan, pembinaan dan pengembangan kelompok. Ketidak sesuaian Implementasi kebijakan dan capaian program tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu latar belakang aparat pelaksana pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukan berlatang belakang pekerjaan sosial sehingga pemahaman akan tujuan program dan proses pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Actions (login required)

View Item