Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan di Kabupaten Nunukan

Irwan, (2013) Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan di Kabupaten Nunukan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41497.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas, kontribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pemungutan PSDH sebagai salah satu dana bagi hasil sumberdaya alam di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Sehingga dapat diperoleh simpulan dan usulan/rekomendasi peningkatan efektivitas pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil (DBH) sektor kehutanan di Kabupaten Nunukan. Analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas, analisis kontribusi dan analisis taksonomi, yang kemudian diuraikan secara deskriptif terhadap hasil perhitungan. Subjek penelitian adalah Wajib bayar, Pejabat Penerbit SPP-PSDH, Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), Pembuat Laporan Hasil Penebangan (pLHP), petugas rekonsiliasi PSDH dan DPKKAD Kabupaten Nunukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian target mengalami fluktuatif hal ini teIjadi karena dalam proses penentuan target hanya berdasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kemampuan produksi.Pencapaian efektivitas dari indikator integrasi, terdapat kendala pada wajib bayar yang bergerak di luar bidang kehutanan, dimana perlu ditingkatkan intensitas sosialisasi proses dan prosedur pemungutan PSDH dan mudah berubahnya peraturan yang mengatur penatausahaan hasjJ hutan yang berimbas pada pemungutan PSDH mengakibatkan efektivitas pemungutan PSDH kurang maksimal. Terhadap pencapaian Efektivitas dari indikator adaptasi, diperlukan peningkatan kemampuan sumberdaya, sarana dan prasarana pendukung.Kontribusi DBH-SDA dari PSDH kehutanan bagi APBD Kabupaten Nunukan temyata sangat kecil, hanya memiliki rata-rata sebesar 1,34% atau sebesar Rp. 13.056.414.930,00 per tabun, dimana Penerimaan Pemerintab Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung kepada dana perimbangan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dengan rata-rata penerimaan dalam APBD sebesar Rp. 996.775.132.512,92, atau rata-rata sebesar 86,16% atau sekitar Rp. 858.865.085.117,20 per tahun berasal dari penyaluran Dana Perimbangan.

Actions (login required)

View Item