Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyediaan KPR Bagi Anggota TNI AL (Studi Kasus Penyediaan KPR Di Satker DENMABESAL)

Pudyorini, Sri (2007) Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyediaan KPR Bagi Anggota TNI AL (Studi Kasus Penyediaan KPR Di Satker DENMABESAL). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41176.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Tesis ini membahas analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL dengan suatll kasus penyediaan KPR di Satker Denma Mabesal. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan penerapan prinsip-prinisp Good Governance dalam penyediaan KPR. bagi anggota TNI AL. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL.Dan, lmtuk mencari upaya-upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalahmasalah tersebut. Pokok masalah dalam penelitian adalah penyediaan KPR untuk anggota TNI AL diindikasikan kurang optimal dimana dimensi-dimensi dari Good Governance cenderung tidak dapat diterapkan dan bersifat tertllulp, sehingga fungsi penyediaan KPR untuk anggota TNI AL belum optimal. Artinya, penyediaan KPR tidak transparant, accountable dan responsive. Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini mengguriakan metode deskriptij analisis melalui pendekatan studi kuantitatij dan kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan, didukung data dari hasil angket yang disebarkan secara terstrata sesuai golongan pangkat dan sebaran lokasi KPR. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan dimensi-dimensi Good Governance dalam penyediaan KPR sudah cukup optimal dengan nilai nilai rata-rata hasil angket dari jawaban responden sebesar 3,37 atau berkriteria 'Cukup'. Sedangkan perincian nilai interpretasi responden dari tiap dimensi adalah sebagai berikut : Transparansi sebesar 2,59 (Buruk), Akuntabilitas sebesar 3,97 (Baik), Keadilan sebesar 3,46 (Baik) dan •Responsivitas sebesar 3,47 (Baik). Adanya indikasi pada dimensi 'transparansi' diinterpretasikan 'buruk' karena sangat kurangnya komunikasi dua arah dalam afus informasi dan aspirasi. Hal ini ditenggarai oleh adanya arus informasi hampir 90 % dapat diperoleh akan tetapi langkah konkret berupa partisipasi anggota untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan adalah 'nihil'. Asumsi pertama yang penulis ajukan bahwa penyediaan KPR untuk anggota TN! AL diselenggarakan dengan memenuhi unsur-unsur transparansi, akuntablitas, adil dan responsij adalah 'dapat diterima'. Asumsi yang kedua bahwa penyediaan KPR untuk anggota TN! AL dapat terselenggara dengan optimal, apabila penyediaan KPR diselenggarakan memenuhi unsur-unsur transparansi, akuntablitas, adi/ dan responsij serta memenuhi harapan dari anggota yang menerima KPR adalah 'dapat diterima'. Hambatan langsung langsung berupa komunikasi yang bersifat searah maupun hambatan tidak langsung seperti hubungan yang kaku antara atasan dengan bawahan, semllanya bersumber pada keberadaan intansi yang menyediakan KPR TNI AL adalah organisasi militer yang cenderung 'tertutup' dalam proses penyediaan KPR TNI AL. Upaya kearah transparansi dan memberikan pelayanan prima tampaknya sudah ada 'itikad baik' berupa media 'saran dan evaluasi' melalui surat dan SMS. Atas dasar hasil penelitian tersebut disarankan bahwa seyogyanya pimpinan hams memihak kepada kepuasan konsumen. Transparansi dalam proses penyediaan KPR untuk anggota TNI AL perlu mendapat perhatian senus dari pimpinan TNI AL karena bila dimensi ini dibiarkan terns menerus mendapat kriteria 'Buruk' maka akan memberikan dampak secara tidak langsung pada pembangunan monl dan jati diri prajurit di medan tugas.

Actions (login required)

View Item