Peran Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Lombok Barat dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Era Otonomi Daerah

Mahyuni, (2012) Peran Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Lombok Barat dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Era Otonomi Daerah. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 1340976.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis renstra, implementasi kebijakan, pelaksanaan strategi serta faktor pendorong dan penghambat pada upaya mensukseskan wajib belajar sembilan tahun yang menjadi fungsi utama dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Barat. Perhatian atas aspek tersbut, karena Kabupaten Lombok Barat masih mempunyai permasalahan mendasar dalam sektor pendidikan. Desain penelitian yang digunakan dengan penelitain kualitatif. Sumber data dengan menggunakan data dokumentasi dan hasil wawancara dengan pejabat di Dinas Dikpora Lobar dan informan lainnya, di antaranya adalah anggota dewan. Analisis dengan mengedepankan kemampuan dalam melakukan deskripsi analitik atas temuan, serta menggunakan analisis FFA. Temuan penting dalam penelitian ini adalah kebijakan dan program yang dijalankan tidak bersifat spesifik atau dapat dinyatakan sebagai rutinitas, karena tidak terlihat orientasi untuk menyukseskan wajar dikdas sembilan tahun. Kebijakan dan program yang dijalankan adalah meningkatkan mutu dan rehab bangunan, pengembangan sekolah (SD/MI, SMP/MTs dan pendidikan pra sekolah) serta biaya operasional. Dilihat dari aspek alokasi dana, Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat telah memberikan perhatian yang tinggi pada penuntasan wajar dikdas sembilan tahun. Hal yang menjadi masalahnya adalah program kerja dan adanya permasalahan yang tidak menjadi kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat memberikan kontribusi atas tingginya angka drop out. Faktor pendorong untuk suksesnya penuntasan wajar dikdas sembilan tahun adalah adanya komitmen bersama, perundangan, otonomi pengelolaan dana dan manajemen. Adapun faktor penghambatnya berupa perilaku, kemiskinan, topografi dan implementasi pendidikan. Saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah daerah perlu memberikan arahan kerja, dapat juga dalam peraturan daerah agar dapat memberikan kontribusi pada upaya menyukseskan wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat. Berhubungan dengan kerja tersebut sebagai sentral koordinasi dijalankan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Konteks ini meminjam kebijakan yang ditempuh pada era orde baru dalam menyukseskan program yang esensial

Actions (login required)

View Item