Saleh, Mat (2014) Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara(Studi pada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara). Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
41638.pdf Download (10MB) | Preview |
Abstract
Permasalahan kemiskinan di Indonesia sebagai negara berkembang menyebar pada seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Sukamara. Sesuai dengan laporan BPS, penduduk miskin di Kabupaten Sukamara pada tahun 2011 sebanyak 2.897 jiwa atau sebesar 5,9% dari jumlah penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pembangunan masyarakat yang menitikberatkan pada komunitas sebagai suatu kesatuan, mengutamakan prakarsa dan sumberdaya setempat, sinergi antara sumber daya internal dan eksternal serta terintegrasinya masyarakat lokal dan nasional. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini membahas tentang implementasi pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara tahun 2012. KUBE adalah salah satu program pemerintab melalui Kementerian Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan program KUBE diserahkan kepada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara melalui Dinas Sosial Provinsi dengan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, sosialisasi, bantuan stimulan dan pendampingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberian bantuan KUBE di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.Wawancara dilakukan terhadap infonnan yang ditentukan secara purposij. Hasil penelitian ini menoojukkan bahwa semua tahapan proses implementasi pemberian bantuan modal terhadap KUBE sasaran sudah dijalankan sesuai dengan juknis/SOP. Namun jika ditinjau dari sisi kualitas, hanya ada tiga tahapan yang sudah dilakukan dengan baik, yaitu tabap pembentukan tim koordinasi penanganan fakir miskin, perkerutan pendamping sosial dan tahap pencairan dana. Sedangkan tabapan lainnya masih belum sesuai dengan juknis, yaitu tahap penentuan anggota kelompok sasaran, penentuan jenis usaha, sosialisasi,dan tahap pembinaan dan evaluasi. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle, diketabui bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi dari sisi content ofpolicyadalah kepentingan kelompok sasaran, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana kebijakan, dan sumber daya yang disediakan. Sedangkan dari sisi context of implementation adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dengan kenyataan ini, maka hasil penelitian menyarankan agar adanya upaya monitoring, pembinaan dan evaluasi secara lebih baik untuk meningkatkan keterampilan anggota KUBE, pendamping dan implementator; penentuan jenis usaha yang lebih akomodatif; penganggaran dana operasional yang lebih memadai; memperjelas dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dan stake holder lainnya.
Actions (login required)
 |
View Item |
