Implementasi Kebijakan Pelayanan Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Subadi, (2013) Implementasi Kebijakan Pelayanan Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41035.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan pelayanan haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan menggambarkan mengenai keadaan tertentu. Penelitian ini terfokus pada tugas dan fungsi dari penyelenggara Haji danUmrah Kantor Kementerian Agama KabupatenBintan. Adatigatehnikpengumpulan data yang digunakan : tehnikwawancara : pengumpulan data melalui Tanya jawab langsung dengan narasumber (key informants), observasi: melalui pengamatan suatu objek secara langsung oleh peneliti serta studi dokumen dan studi pustaka. Subyek penelitian terdiri dari pejabat dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, kepala kantor dan kepala seksi penyelenggara Haji dan Umrah serta dua orang pegawai pendaftaran. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa implementasi UU.No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bintan berjalan dengan baik dan berhasil. Dilihat dari dimensi kepatuhan, rutinitas fungsi, serta kinerja dan dampak. Walaupun masih terdapat sikap kurang disiplin dalam pelayanan.Selanjutnya ada beberapa factor menghambat proses implementasi kebijakan pelayanan haji, yaitu: belum adanya aturan yang secara rinci menjelaskan tentang persyaratan pelayanan haji, rendahnya disiplin dan kemampuan/keterampilan pegawai termasuk juga kuantitasnya, dan fasilitas pendukung. Adanya jalur birokrasi yang berbelit dalam prosedur pelayanan pendaftaran haji, serta faktor usia jamaah yang sudah lanjut dan daya tangkap yang rendah menyebabkan jamaah tidak melaksanakan rukun haji sesuai dengan sunnah atau ketentuan Agama Islam.Dengan demikian disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan HajiPada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan sudah baik, hanya dibutuhkan pemecahan masalah masalah yang menghambat tersebut.

Actions (login required)

View Item