Analisis Kelembagaan Pengelolaan Pemanfaatan Situ Berkelanjutan (Studi Kasus Situ Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan)

Susanto, Agus (2015) Analisis Kelembagaan Pengelolaan Pemanfaatan Situ Berkelanjutan (Studi Kasus Situ Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan). In: Prosiding Seminar Nasional FMIPA-UT 2015: Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi Menuju Kemandirian Bangsa.

Preview

Text fmipa2015_07.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (764kB) | Preview

Abstract

Kota Tangerang Selatan dilalui 3 buah sungai yaitu sungai Pesanggrahan, Angke dan Cisadane, serta mempunyai sembilan situ. Namun 4 diantaranya telah beralih fungsi menjadi permukiman dan persawahan, dan bahkan masih ada 3 situ lagi yang kondisinya sangat rawan, salah satu diantaranya adalah situ Kedaung/sasak. Berdasarkan analisis keberlanjutan menggunakan metode MDS menunjukkan bahwa: dari 5 dimensi yang paling menunjukkan indeks keberlanjutan terendah adalah dimensi ekonomi (26,01), dan dimensi kelembagaan (26,96) dengan status kurang berkelanjutan. Untuk itu, maka dilakukan analisis kelembagaan, karena aspek kelembagaan memegang peranan penting dalam pengelolaan. Metode analisis dalam kajian ini menggunakan ISM (Interpretative Structural Modelling). Menurut pendapat pakar, terdapat 12 sub elemen yang terlibat dalam pengelolaan pemanfaatan situ Kedaung yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dalam hal ini: Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Bappeda, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga Desa, Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan Industri. Dan yang menjadi elemen kunci dalam model kelembagaan pengelolaan pemanfaatan situ Kedaung di kota Tangerang Selatan adalah: Pemerintah Pusat, Pemerintah kota Tangerang Selatan (Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air, BLHD, dan Bappeda), sedangkan yang menjadi elemen penggerak adalah: Pemerintah Kecamatan, Desa, Lembaga-lembaga Desa, masyarakat dan industri, dan untuk pemerintah propinsi, LSM dan perguruan tinggi sebagai elemen pengait

Actions (login required)

View Item