Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kabupaten Sumba Timur

Kitu, Lusia Mariani (2015) Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kabupaten Sumba Timur. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41986.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis: 1) bagaimana implementasi kebijakan MBS di dinas PPO kabupaten Sumba Timur; 2) faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan MBS. Implementasi kebijakan MBS bertujuan untuk: 1) menganalisis implementasi kebijakan MBS di dinas PPO kabupaten Sumba Timur; 2) menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan MBS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif,dan untuk memperoleh data primer menggunakan wawancara tak berstruktur dengan informan kunci dan analisis dokumen terhadap aspek yang berkaitan dengan implementasi kebijakan MBS. Data primer diperoleh dari informan kunci yakni kepala dinas PPO, kepala bidang sekolah menengah,pengawas, kepala sekolah, dan guru. Data sekunder diperoleh dari bahan dan dokumen yang ada di dinas PPO dan kedua sekolah sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBS di dinas PPO dan sekolah belum dilaksanakan secara efektif sehingga kualitas pendidikan belum meningkat. Komunikasi yang dilaksanakan dinas PPO belum berjalan secara efektif dan konsisten karena tidak diikuti dengan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan dalam implementasi kebijakan MBS masih terbatas, baik kuantitas maupun kualitas. Disposisi atau kecederungan dari pelaksana kebijakan di dinas PPO dan sekolah dalam implementasi kebijakan MBS belum dilaksanakan secara efektif karena kurang pemahaman dan dukungan dari para penyelenggara pendidikan. Struktur Birokrasi terutama mekanisme pelaksanaan fungsi dinas PPO dan sekolah belum berfungsi secara optimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan peraturan daerah tentang implementasi kebijakan MBS sebagai payung hukum dalam implementasi kebijakan MBS sehingga menjadi pedoman bagi dinas PPO dalam menyusun pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur. Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Sumber daya manusia sebagai implementor kebijakan MBS perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan latihan. Kepala dinas PPO diharapkan dapat menyediakan sarana prasarana dan dana yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan MBS. Penelitian lanjutan dapat dilaksanakan dengan teori dari pakar lainnya dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif (survey) sehingga kesimpulan dapat berlaku umum.

Actions (login required)

View Item