Implementasi Keputusan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 188.45/236/Kes/2005 (Studi Kasus Jaminan Kesehatan Sepintu Sedulang di Kabupaten Bangka)

Wardani, Zenderi (2010) Implementasi Keputusan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 188.45/236/Kes/2005 (Studi Kasus Jaminan Kesehatan Sepintu Sedulang di Kabupaten Bangka). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40565.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Jaminan Kesehatan Sepintu Sedulang (JKSS) merupakan bentuk kebijakan publik daIam meningkatkan pelayanan dasar sebagai urusan wajib pemerintah daerah kepada masyarakat pada era otonomi yang dibiayai dari APBD. Kebijakan ini disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 188.45/236/Kes/2005. Dalam impIementasi kebijakan ini masih terdapat kendala. Kondisi inilah kemudian menjadi fokus penelitian untuk melihat proses implementasi dari isi kebijakan dan konteks implementasi dalam pelayanan kesehatan dasar serta rujukan. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Penelitian yang berlokasi di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa sumber informasi yaitu Bupati Bangka, Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Kepala Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jamkesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat, Puskesmas dan jajarannya serta tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai laporan, profil dan sumber lainnya. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan JKSS merupakan kebijakan inkremental dengan tipologi distributif. Berdasarkan ketentuanketentuan kebijakan yang dijalankan maka secara umum proses implementasi berhasil mengoperasionalkan program-program aksi yang telah dirancang. Hal ini terlihat dari isi kebijakan dan konteks implementasi, antara lain bahwa sesuai tipologi kebijakan ini maka kepentingan masyarakat sangat mendominasi. Dukungan eksekutif dan legislatif menjadlkan kebijakan ini semakin memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Sehingga beberapa indikator proxy mengasumsikan terjadinya perubahan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meskipun demikian faktor sumber daya, terutama pembiayaan dan tenaga berpotensi menjadi faktor penghambat. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi implementasi kebijakan ini maka disarankan untuk menerapkan sistem kapitasi yang sesuai aturannya. Penguatan ketenagaan dalam pengelolaan dan badan pelaksana (Bapel) tersendiri diperlukan untuk proses implementasi yang optimal. Selain itu diperlukan landasan hukum pelaksanaan kebijakan yang Iebih kuat seperti peraturan daerah (Perda).

Actions (login required)

View Item