Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Terhadap Partisipasi Pria Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang

Husniati, (2010) Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Terhadap Partisipasi Pria Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40492.pdf Download (24MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan program keluarga berencana terhadap partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Sintang. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menjelaskan tentang hasil pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana terhadap partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Sintang. Bahwa partisipasi pria sangat rendah yang disebabkan oleh tidak banyak pria yang ikut berperan dalam menggunakan alat kontrasepsi sebagai upaya mendukung program keluarga berencana dalam keluarganya sendiri. Penggunaan alat kontrasepsi pria seperti kondom tidak banyak membantu sebagai bentuk pilihan bagi pria untuk berpartisipasi dalam mengikuti program keluarga berencana. Sedangkan pembinaan tentang program keluarga berencana bagi pria dan penggunaan alat kontrasepsi belum optimal dilakukan oleh petugas keluarga berencana dilapangan. sehingga akses informasi dan pemahaman berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi pria menjadi kendala bagi pasangan usia subur. Temuan dari hasil penelitian yang saya lakukan ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan program keluarga berencana terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Sintang belum berjalan dengan baik dan terencana sesuai dengan harapan kebijakan program keluarga berencana. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu faktor ketersediaan sumberdaya pendukung dimana masih terbatasnya pendanaan untuk menunjang kegiatan operasional pembinaan kelurga berencana dilapangan dan terbatasnya akses informasi pelayanan keluarga berencana bagi pria. Untuk dukungan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana masih belum memadai serta pengenalan kebijakan program keluarga berencana khususnya penggunaan alat kontarsepsi bagi pria dilakukan hanya bersifat internal oleh pengelola program tanpa dilakukan dengan metode advokasi yang tepat bagi peserta program keluarga berencana pria. Sedangkan faktor kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat bergantung pada kemampuan ekonomi, sikap mental dan budaya lokal yang masih cenderung beranggapan bahwa program KB hanya untuk kawn wanita saja. Namun kebijakan program keluarga berencana secara umum dari segi adat dan budaya lokal diterima oleh masyarakat sebagai bentuk penerimaan terhadap pembangunan di bidang kependudukan.

Actions (login required)

View Item