Implementasi Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

Nugroho, Igor (2010) Implementasi Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40435.pdf Download (18MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan penerapan hasil analisis jabatan berupa deskripsi jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan (job specification) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Deskripsi jabatan merupakan sarana untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan, perlimpahan wewenang dan tanggungjawab, sedangkan spesifikasi jabatan sangat berfungsi dalam manajemen personalia atau kepegawaian, karena dalam manajemen tersebut sangat membutuhkan syarat-syarat minimum yang berhubungan dengan orang-orang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tingkat kualitas tertentu. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebanyak 273 orang. Dari jumlah tersebut ditetapkan subjek penelitian yaitu: sekretaris daerah kabupaten sintang dan kepala bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten sintang. Sedangkan responden yaitu pejabat structural maupun non structural sebagai berikut: asisten dan staf ahli (eselon II b) sebanyak 7 orang, kepala bagian (eselon III a) sebanyak 10 orang, kepala sub bagian (eselon IV a) sebanyak 27 orang, dan staf (non structural) masing-masing 1(satu) orang yang berada di bawah kepala sub bagian (eselon IV a) yaitu sebanyak 27 orang. Hasil penelitian menunjukan penerapan hasil analisis jabatan berupa deskripsi jabatan (job description) di lingkungan secretariat daerah kabupaten sintang belom optimal. Indikasi hal tersebut adalah deskripsi jabatan (job description) berupa rumusan tugas, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja maupun kondisi lingkungan kerja para pejabat structural di secretariat daerah kabupaten sintang belum dilaksanakan sesuai hasil deksripsi jabatan. Selain itu, pemanfaatan deskripsi jabatan (job description) sebagai landasan untuk melaksanakan syarat lingkungan kerja serta landasan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan, juga masih belum optimal dilakukan. Penerapan hasil analisis jabatan berupa spesifikasi jabatan (job specification) di lingkungan secretariat daerah kabupaten sintang belum optimal. Indikasi hal tersebut adalah bidang ilmu/jurusan pendidikan, kursus/diklat yang diikuti, pengalaman kerja, serta pangkat/golongan ruang pejabat structural (eselon II, eselon III, dan eselon IV) di secretariat daerah kabupaten sintang belum sesuai dengan spesifikasi jabatan (job specification). Selain itu, pemanfaatan spesifikasi jabatan (Job specification) sebagai landasan untuk melaksanakan mutasi; landasan untuk melaksanakan promosi; maupun landasan untuk melaksanakan training/ pelatihan, juga masih belum optimal dilakukan. Memperhatikan hasil penelitian tersebut, analisis jabatan berupa deskripsi jabatan (rumusan tugas, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, kondisi lingkungan kerja), maupun spesifikasi jabatan (bidang ilmu/jurusan pendidikan, kursus/diklat yang diikuti, pengalaman kerja serta pangkat/golongan ruang) pejabat structural di secretariat daerah kabupaten sintang diharapkan secara konsisten diterapkan sebagaimana hasil analisis jabatan yang telah disusun. Selain itu, diharapkan adanya komitmen pimpinan khususnya badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) kabupaten sintang untuk memanfaatkan deskripsi jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan (job specification) sebagai landasan untuk melaksanakan syarat lingkungan kerja, landasan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan, landasan untuk melaksanakan mutasi; landasan untuk melaknsanakan promosi; maupun landasan untuk melaksanakan training/pelatihan. Guna mendukung penerapan dan pemanfaatan tersebut di atas, dokumen hasil analisis jabatan dapat kiranya segera ditetapkan melalui peraturan bupati. Hal ini dimaksudkan agar dokumen hasil analisis jabatan mempunyai dasar hukum yang kuat dan bersifat mengikat dalam pelaksanaannya.

Actions (login required)

View Item