Dampak Implementasi Perda Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah terhadap Kondisi Kerja di Lingkungan Pemkab Halmahera Tengah

Kamaluddin, Salim (2010) Dampak Implementasi Perda Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah terhadap Kondisi Kerja di Lingkungan Pemkab Halmahera Tengah. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40500.pdf Download (36MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat penyelenggaraan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip pemerataan/keadilan, demokratisasi, dan penghormatan budaya lokal agar spirit keberagaman dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Berdasarkan UU No. 32/2004 pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (sebagai pelaksana otonomi) dalam bentuk perangkat organisasi dinas daerah. Pembentukan Organisasi dinas daerah didasarkan pada amanat PP No.4I/2007 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi obyektif daerah, kemampuan sumberdaya dan kekhasan daerah sehingga diharapkan dalam implementasinya dapat mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Penelitian ini diiaksanakan selama 2 bulan yaitu antara bulan Juni sampai awal Agustus 2010 di lingkungan Pemkab Halmahera Tengah di Kota Weda. Data dan infonnasi tentang implementasi PERDA NO.15/2008 tentang pembentukan Organisasi daerah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen yang difokuskan pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. Untuk memperoleh gambaran tentang implementasi UU NO.15/2008 melalui wawancara dengan nara sumber yaitu : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Hasil analisis data menunjukkan struktur organisasi Pemkab Halteng telah memenuhi kriteria PP No.41/2007, tetapi dalam pembentukannya masih diperlukan tahapan sesuai dengan alur kebijakan publik serta memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Perangkat organisasi daerah perlu dievaluasi melalui analisis jabatan dan beban tugas sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan serta disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia di daerah. Kesimpulan: Pembentukan organisasi dinas-dinas di daerah melalui perda 15/2008 dirasakan belum mencapai hasil yang maksimal akibat dari pembentukan dinas-dinas belum mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat seperti sumberdaya aparatur termasuk obyek dan tugas setiap dinas, serta faktor letak geografis dan potensi daerah lainnya. Disarankan agar merevisi perangkat organisasi dinas daerah terutama penggabungan dinas, bidang dan seksi yang memiliki obyek tugas yang sama untuk mencapai hasil yang maksimal.

Actions (login required)

View Item