Analisis Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen di Kabupaten Kepulauaan Sulu

Rauf, Bakir Abd. (2010) Analisis Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen di Kabupaten Kepulauaan Sulu. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40458.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kondisi peningkatan pendidikan guru SD di kabupaten Kepualauan Sula sampai saat ini terlihat berjalan di tempat. Kendala geografis wilayah dan biaya, serta sulitnya meninggalkan tempat tugas, membuat perencanaan pengembangan pendidikan bagi guru ke jenjang S1 tidak berjalan seperti yang diharapkan dalam UU Nomor 14 tahun 2005. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU Nomor 14 tahun 2005 berkaitan dengan upaya peningkatan pendidikan guru SD di Kabupaten Kepualauan Sula, serta factor apa saja yang berpengaruh dalam implementasi undang-undang tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi UU Nomor 14 tahun 2005 di Kabupaten kepulauan Sula belum berjalan efektif karena disebabkan oleh ebberapa factor, antara lain: (1) factor komunikasi, yaitu belum adanya daya tanggap pemerintah daerah bersama perwakilan guru seperti PGRI dalam memecahkan berbagai kendala yang dihadapi dalam peningkatan pendidikan guru; (2) factor sumberdaya, yaitu masalah keterbatasan anggaran daerah, kondisi geografis dan keterbatasan jumlah guru; (3) factor disposisi, yaitu belum adanya perda tentang bantuan peningkatan pendidikan guru sebagai paying hokum bagi pemda dalam membantu guru untuk melanjutkan studi; dan (4) factor struktur organisasi birokrasi yaitu berkaitan dengan belum mampunya daerah untuk mandiri sepenuhnya dibidang keuangan sehingga terbatasnya ruang gerak pemda dalam upaya implementasi UU Nomor 14 tahun 2005. Berdasarkan hasil penelitian, amka dapat disarankan kepada pemerintah kabupaten kepualauan sula agar dapat menjadi panyung hokum dalam upaya implementasi UU Nomor 14 tahun 2005. Untuk mengatasi rentan kendali geografis daerah yang merupakan kepulauan serta minimnya jumlah guru, maka perlu adanya kerjasama antara pemda dengan perguruan tinggi pengelola pendidikan jarak jauh seperti universitas terbuka, agar para guru dapat segera melanjutkan pendidikanya ke jenjang S1 tanpa harus meninggalkan tenpat tugasnya.

Actions (login required)

View Item