Studi Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rulyantie, Shinta (2011) Studi Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40549.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Untuk meningkatkan sektor riil agar tumbuh positif terutama terhadap tiga sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan POB yaitu sektor pertanian, perdagangan dan industri manufaktur, diupayakan salah satunya melalui Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan, bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, khususnya meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, daya saing dan meningkatkan penguasaan ekonomi nasional serta pengembangan wilayah, dilaksanakan pengembangan perkebunan melalui revitalisasi perkebunan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan teIah mentargetkan 17.958 ha kelapa sawit dan 9781 ha karet, namun realisasi sampai tahun 2009 belum mencapai 1%. Terkait hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program revitalisasi perkebunan serta menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan revitalisasi perkebunan dengan menggunakan teori dari George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berdasarkan kepada gejala, fakta atau informasi sosial, dengan melakukan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Sumber data diperoleh melalui informan kunci (Kepala Oinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan beserta Kepala Bidang Perkebunan) dan analisis data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target berjalan lamban. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan program revitalisasi perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah faktor komunikasi ditinjau dari aspek transmisi, kejeIasan, konsistensi dan koordinasi; faktor sumber daya dari aspek informasi; dan faktor sikap/disposisi dari aspek sikap implementor terhadap kebijakan, dukungan pimpinan, insentif, pemahaman dan transparansi. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program adalah faktor sumber daya yaitu dari aspek kualitas sumber daya manusia, wewenang dan fasilitas; faktor struktur organisasi karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta tidak adanya penegasan pimpinan tentang pembagian tugas dan wewenang dari organisasi pelaksana.

Actions (login required)

View Item