Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dalam Pelaksanaan Fungsi Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi

Arif, Muhammad (2012) Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dalam Pelaksanaan Fungsi Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 1340985.pdf Download (10MB) | Preview

Abstract

Kinerja merupakan konsep penting dalam tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRD Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi, serta menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga DPRD tersebut. Kinerja lembaga legislatif yang dimaksudkan adalah capaian hasil aktivitas DPRD sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditentukan. Subyek penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang berjumlah 25 orang dan informan dalam penelitian sebanyak 8 orang, terdiri dari informan utama dan informan triangulasi. Informan utama adalah 5 anggota DPRD, yang berasal dari: Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Badan Legislasi, dan Badan Anggaran serta informan triangulasi berjumlah 3 orang warga pemerhati pemerintahan daerah di Kota Tanjungpinang yang berasal dari akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menelusuri pendapat informan berkenaan dengan kinerja DPRD Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data terkumpul diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi belum mencapai tingkat yang diharapkan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kota Tanjungpinang adalah faktor sumber daya manusia, faktor organisasi, dan faktor lingkungan. Untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi antara lain perlu adanya penyamaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, pembuatan sitem operasional dan prosedur pengawasan yang standar, pelibatan stakeholders dalam proses pembahasan setiap rancangan peraturan daerah, serta pelatihan dan pengembangan pendidikan secara optimal bagi anggota DPRD. Di samping itu juga disarankan perlu adanya strategi khusus untuk melakukan penelitian dan pengkajian agar penyusunan APBD bebas dari kepentingan politik dan tekanan partai politik.

Actions (login required)

View Item