Implementasi Perda No.14 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Wakatobi

Husain, Muhammad (2010) Implementasi Perda No.14 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Wakatobi. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40473.pdf Download (48MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mengimplementasikan Perda No.14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Perda tersebut. Pelaksanaan Perda tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah guna membiayai kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sebuah penelitian yang menelusuri jejak langkah Pemda Wakatobi dalam mengimplementasikan Perda No.14 tahun 2006 di wilayah Kabupaten Wakatobi. Dengan demikian, subjek penelitian ini adalah Pegawai Kantor Kebersihan Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat Wakatobi yang dilayani sampahnya. Untuk membedah persoalan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni data dianalisis dengan menelaah seluruh data., kemudian membuat abstraksi, yang dilanjutkan dengan penyajian serangkaian informasi secara objektif dan rasional mengenai data atau fakta yang ditemui di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah pemerintah daerah, khususnya Kantor KP2KP dalam mensosialisasikan Perda tersebut belum maksimal. Kurangnya sosialisasi tersebut berimplikasi pada tingginya perbedaan pemahaman masyarakat terhadap isi Perda serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda NO.14 Tahun 2006 adalah factor sumber daya, yakni terbatasnya dana yang dimiliki kantor KP2KP dalam mensosialisasikan Perda tersebut serta keterbatasan kompetensi pegawai lapangan dalam memberikan keterangan kepada masyarakat yang mempertanyakan keberadaan uang retribusi yang harus mereka bayar. Di samping itu, terlihat pula adanya kekurang ikhlasan pegawai instansi terkait dengan Implementasi Perda No.14 tahun 2006. Temuan ini merekomendasikan metode yang bisa ditempuh dalam memaksimalkan pelaksanaan Perda yang berkolaborasi dengan pihak lain maupun membentuk langkah-Iangkah Implementasi lainnya.

Actions (login required)

View Item