Implementasi Kebijakan Desentralisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Dari Sektor Pajak Daerah di Kota Tanjungpinang

Armandi, Mochamad (2013) Implementasi Kebijakan Desentralisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Dari Sektor Pajak Daerah di Kota Tanjungpinang. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41057.pdf Download (732kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi Pajak Daerah pada Kota Tanjungpinang pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut dipertegaskan lagi dengan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi pemungutan BPHTB dan faktor-faktor yang menunjukkannya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan lokus wawancara melibatkan responden yaitu para pegawai bidang PBB dan BPHTB pada DPPKAD Kota Tanjungpinang, pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris dan Wajib Pajak BPHTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan baik melalui sosialisasi dan publikasi, struktur organisasi dan tata kerja serta standar prosedur operasional (SOP) dapat dikategorikan cukup baik. Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia terutama pada fasilitas dan personil baik kuantitas maupun kualitas sedangkan finansial bukan indikator dalam mengukur tingkat kepuasan wajib pajak BPHTB dan kerjasama para implementator dinilai masih berjalan kurang baik. Begitu juga dengan faktor yang menunjukkannya belum diaplikasikan dengan sepenuhnya secara baik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi pemungutan BPHTB belum memperoleh hasil yang siginifikan dari segi manajemen NPOPTKP, belum sepenuhinya semua persiapan tugas dan tangggungjawab yang diemban oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang terimplementasi dengan baik serta sinergitas antara peraturan bersama menteri dengan empat variabel yang menunjukkannya belum cukup baik dalam pengaplikasiannya.

Actions (login required)

View Item