Responsivitas Anggaran : Peran Partisipasi Publik,Transparansi Dan Komitmen Perumus Kebijakan Anggaran (Studi Penyusunan Program dan Alokasi Anggaran APBD Sektor Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2013)

Sigiro, Benny (2014) Responsivitas Anggaran : Peran Partisipasi Publik,Transparansi Dan Komitmen Perumus Kebijakan Anggaran (Studi Penyusunan Program dan Alokasi Anggaran APBD Sektor Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2013). Masters thesis, Universitas Gadjah Mada.

Preview

Text 41669.pdf Download (10MB) | Preview

Abstract

Reformasi anggaran daerah menyisakan sejumlah catatan penting hingga saat ini. Studi ini bertujuan untuk menjajaki responsivitas anggaran daerah dan hubungannya dengan partisipasi publik, transparansi anggaran dan komitmen pemerintah daerah dalam konteks proses penyusunan kebijakan APBD Kabupaten Sleman tahun 2013, khususnya pada sektor pendidikan. Hubungan tersebut dieksplorasi dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, serta dilengkapi dengan analisis alpkasi anggaran pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD tergolong parsial yang termanifestasi dalam bentuk konsultasi publik dan dengar pendapat. Sementara, proses pembahasan anggaran (KUA-PPAS dan RAPBD) masih jauh dari jangkauan publik. Hal ini merupakan ranah aktor perumus kebijakan anggaran dari kedua lembaga kunci (eksekutif dan legislatif). Kedua, transparansi anggaran masih berada pada tataran kulit belum menyentuh aspek substansial terutama menyangkut rincian alokasi anggaran dan mekanisme penggunaannya. Ketiga, komitmen pemerintah daerah menjadi kontradiksijika ditautkan dengan dinamika proses penyusunan APBD tahun 2013 dan 2014. Dalam proses pembahasan anggaran, strategi "koersif' dijadikan sebagai resep jitu oleh pihak legislatif manakala kepentingan politik mereka tidak terakomodir dalam APBD, dan sebaliknya, pihak eksekutif didasari pada kepentingan birokrasi sebagai celah tetjadinya tawar-menawar kepentingan. Dinamika proses pembahasan APBD perubahan tahun 2013 menggiring negosiasi kepentingan di tingkat elit lokal. Modus kepentingan politik eksekutif dan legislatif terfragmentasi pada penetapan belanja dan pembiayaan daerah (SiLPA). Hal ini merefleksikan proses penyusunan APBD dikemas untuk kepentingan publik, akan tetapi disusupi dengan kepentingan parokial. Dari tinjauan alokasi, responsivitas anggaran sesungguhnya belum banyak didasari pada kalkulasi kebutuhan masyarakat. Di sektor pendidikan, alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk belanja tidak langsung dengan rata-rata sebesar 81,82 persen tahun 2010-2013. Pada saat yang sama, proporsi anggaran belanja langsung program-program pendidikan di Dinas Pendidikan masih didominasi oleh belanja barang dan jasa dengan rata-rata sebesar 45 persen. Proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya dilakukan dengan transparan. Perencanaan anggaran bertumpu pada anggaran berbasis kinetja, akan tetapi kental dengan kontestasi kepentingan anggaran. Sementara itu, keterlibatan kelompok sasaran (organisasi akar rumput) dalam proses pengambilan keputusan masih bersifat terbatas. Berdasarkan hasil tersebut, partisipasi publik dan transparansi perlu dipromosikan secara kontinyu karena diyakini berdampak positif terhadap responsivitas anggaran. Komitmen bukan sekadar besaran alokasi anggaran, namun dibutuhkan aksi kebijakan untuk menekan kontestasi kepentingan. Untuk itu, niat eksekutif dan legislatif merupakan preposisi dalam pengambilan kebijakan yang responsifberpangkal pada kepentingan publik.

Actions (login required)

View Item