Pendidikan Politik Terpadu Bagi Masyarakat Menuju Pemilu 2014 sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Mujtahid, Iqbal Miftakhul and Pramudibyanto, Hascaryo (2013) Pendidikan Politik Terpadu Bagi Masyarakat Menuju Pemilu 2014 sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. In: Seminar Nasional Fisip-UT 2013.

Preview	Text iqbal_m_mujtahid_ hascaryo_pramudibyanto.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text 19. Pendidikan Politik Terpadi 2013 Similarity.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Sebagai perwujudan bukti sebuah negara menerapkan sistem demokrasi ialah dengan menggelar perhelatan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan salah satu sistem atau kelembagaan penting di dalam sistem demokrasi. Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara. Momentum ini merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu tugas dan kewenangan KPU yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu serta tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat. Pemilih merupakan ujung tombak untuk menentukan calon yang terpilih pada proses Pemilu. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang muncul seperti; money politic, penggelembungan suara, pemilih ganda, pemalsuan daftar mata pilih, yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu. Hal tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu, yang seharusnya tidak dilakukan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya suara mereka sebagai pemilih menimbulkan keprihatinan mendalam. Dimana masyarakat sekarang ini sudah menjadi masyarakat yang apatis terhadap pemerintah. Sebuah tawaran bagi penyelesaian permasalahan dalam proses pemilu yaitu dengan pendidikan politik terpadu. Pendidikan politik terpadu merupakan jawaban intelektual dari persoalan pemilu yang semakin lama semakin tidak jelas arahnya dan semakin banyak penyimpangan yang terjadi. Pendidikan politik bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh masyarakat yang memilih dalam pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan sumber informasi seperti brosur, iklan di media cetak/internet, surat-surat melalui pos, kampanye iklan di radio, poster, debat/dialog kandidat pemilu dan lain-lain. Jika pemilih secara keseluruhan sudah memiliki pengetahuan mengenai politik dan pemilu, bukan tidak mungkin korupsi dapat dihindarkan bahkan dihilangkan. Karena masyarakat akan menjadi pengawas atas segala penyelenggaraan kegiatan negara, sesuai dengan kedaulatan berada ditangan rakyat. Dalam makalah ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana akan menggunakan teknik pengumpulan data survei dengan wawancara mendalamterhadap beberapa masyarakat yang dianggap sudah masuk usia peserta pemilih, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Actions (login required)

View Item