Analisis Kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Singapura

Mulyadi, Syafri (2015) Analisis Kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Singapura. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41774.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Kebijakan mengenai Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura dan Kebijakan Kepala BNP2TKI dalam Standar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta terhadap Pekerja Domestic Worker di Singapura, untuk mengetahui tetjadi pemotongan gaji oleh PPJTKI terhadap Peketja Domestic Worker di Singapura berdasar kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kebijakan mengenai biaya penempatan dan komponennya terhadap TKI yang beketja di Singapura adalah kebijakan yang bersifat Incremental dan tidak rasional. Kebijakan itu terdapat dalam Kepmen Tenaga Ketja dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura dan Kebijakan dalam Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh PPTKIS terhadap Pekerja Domestic Worker di Singapura yang saling bertentang karena seharusnya pemungutan biaya ditentukan oleh BNP2TKI. Disamping itu PPJTKI tidak berwenang untuk menerima gaji dari pengguna atau penyewa TKI di Singapura karena hukum di Singapura sendiri memerintahkan setiap pengguna atau penyewa TKI wajib membayar langsung gaji ke rekening TKI. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak berwenang mengatur penempatan bahkan melakukan perlindungan kepada TKI di Singapura. Seharusnya kebijakan dibuat secara rasional atau model mixed scanning. Pemotongan gaji oleh PPJTKI terhadap Peketja Domestic Worker di Singapura berdasar Kepmen Tenaga Ketja dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 adalah melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentang dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Hambatan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Ketja Indonesia di Singapura berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah adanya tumpang tindih kebijakan antara Menakertrans dan BNP2TKI. Untuk itu maka, keputusan Menteri Tenaga Ketja dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 harus dibatalkan.

Actions (login required)

View Item