Kewenangan Perizinan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo

Safrizal, (2015) Kewenangan Perizinan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41764.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kewenangan perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Tahun 2013 yang merupakan kebijakan publik. Tugas pokoknya adalah melaksanakan program dan kegiatan bidang perijinan dan non perijinan. Sebagai pedoman pencapaian tujuan, perencanaan strategis Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut: (1) Dimensi Keterlibatan Pimpinan Puncak; (2) Dimensi Alokasi Dana, Sarana Dan Prasarana; dan (3) Dimensi Waktu. Sementara itu, hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo terdiri atas: 1. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan di bidang investasi dan perizinan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya. 2. Masih kurangnya sumber daya manusia yang ditempatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu seperti dari Dinas Pekerjaan Umum atau Kantor Lingkungan Hidup. 3. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Bungo mengenai tugas pelayanan perijinan yang belum dicabut.

Actions (login required)

View Item