Implementasi Misi dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Dusun Sirih Sekapur

Daniel, (2015) Implementasi Misi dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Dusun Sirih Sekapur. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41766.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi misi dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Sirih Sekapur dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan misi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Sirih Sekapur dan bagaimana solusi penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Sirih Sekapur Guna, diperoleh bahwa fakta di lapangan, program PDPM di Dusun Sirih Sekapur lebih terfokuskan pada misi ke 4, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan program PDPM di Dusun Sirih Sekapur pada tahun 2014, yaitu pembangunan drainase dengan panjang 730 meter dengan anggaran Rp. 100 juta dan progressnya sudah mencapai 70%. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program PDPM di Dusun Sirih Sekapur sangatlah rendah. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan program PDPM di Dusun Sirih Sekapur hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan drainase. Program-program lain seperti kegiatan pelatihan yang melibatkan partisipatif masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya lokal tidak berjalan dengan baik, sehingga sasaran pemberdayaan sosial tidak tercapai. Hambatan dalam pelaksanaan misi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Sirih Sekapur, yaitu (1) Kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar obyek pembangunan; (2) Masyarakat yang mengharapkan insentif; (3) Masyarakat tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam preses pengambilan keputusan.

Actions (login required)

View Item