Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur

Banepa, Ratnawati Felisitas Lilian (2014) Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42005.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

lmplementasi Kebijakan Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur dalam konteks kedaerahan tentunya berdampak pada eksistensi masyarakat yang berada wilayah tersebut. Dampak itu menjadi penting untuk dicermati, diamati dan dilaporkan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk menilai berhasil atau tidaknya PUGAR di Kabupaten Sumba Timur dalam tataran lmplementasi Kebijakan. Implementasi Kebijakan berkaitan langsung dengan aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/sikap serta Strutur Birokrasi yang terjadi di dalam PUGAR di K<~bupaten Sumba Timur yang memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani garam. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang lmplementasi Kebijakan PUGAR di Kabupaten Sumba Timur dengan permasalahan penelitiannya adalah : 1) bagaimana lmplementasi Kebijakan PUGAR di Kabupaten Sumba Timur dari aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/sikap dan Struktur Birokrasi dan 2) bagaimana strategi optimalisasi Implementasi Kebijakan PUGAR di Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif dengan analisis kualitatif untuk mengambarkan lmplementasi Kebijakan PUGAR di Kabupaten Sumba Timur dan analisis kuantitatif substansi atau analisis kelayakan usaha untuk mengukur seberapa besar kelayakan usaha garam rakyat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan sustainabilitas Implementasi Kebijakan PUGAR di Kabupaten Sumba Timur. Hasil penelitian menunjukan bahwa lmplementasi Kebijakan PUGAR di Kabupaten Sumba Timur merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin di wilayah pesisir dengan meningkatkan kemampuan masyarakat baik dari sisi Input, Output (output khusus dan Ouput umum), serta Outcome yang meningkat produksi garam rakyat guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari Aspek Komunikasi menunjukan bahwa, telah melibatkan masyarakat pada seluruh proses Implementasi, namun dari aspek pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih berada pada tataran partisipasi semu. Artinya masyarakat memang terlibat dalam proses penyusunan RUB dan penetapannya, tetapi masyarakat tidak memahami substansi RUB itu sendiri, termasuk aspek veritikasi, seleksi dan penetapan serta adanya keterbatasan dana BLM akibat minimnya dana pemerintah. Dari Aspek Sumberdaya, menunjukan bahwa keterlibatan sumberdaya manusia secara umum dalam PUGAR telah menunjukan hasil yang cukup memadai, namun dari sisi kualitas terbukti belum optimal, baik pada tataran kelompok maupun pada tataran kelembagaan pengelola. Sedangkan pada aspek sarana dan prasarana dan penganggaran terlihat lemah karena peralatan dan penganggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan potensi garam. Dari sisi Disposisi/sikap, menunjukan bahwa pada penetapan kelayakan usaha masih belum dilakukan secara optimal terbukti dengan masih adanya dua kelompok yang dalam analisis kelayakan usaha belum layak secara ekonomis. Demikian juga dalam penetapan sarana dan prasarana serta anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan anggota. Dari aspek Struktur Birokrasi, menunjukan bahwa fungsi struktur birokrasi lebih didominasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sedangkan pada tim teknis lebih pada jumlah personalitas dalam Tim. Banyak tugas tim teknis dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan Perikanan. Disamping itu, tim teknis belum menerapkan kapasitas teknisnya sesuai dengan tupoksi SKPO nya, sementara tujuan PUGAR bersifat komprehensif yang mencakupi seluruh aspek kchidupan masyarakat, baik pendidikan, kesehatan dan usaha ekonomi. Dari sisi kelayakan usaha, hasil analisis menggambarkan bahwa secara umum kemampuan kelompok dalam usaha pengolahan garam rakyat memiliki tingkat kclayakan yang cukup tinggi dengan nilai NPV sebesar 0,441556 atau NPY 2" 0 dan analisis B/C ratio telah mampu memenuhi nilai B/C ratio sebesar 1,671 atau B/C rasio 2- 1, sedangkan untuk nilai Break Event Point (BEP) mencapai 378 persen dari nilai modal dengan kemampuan pengembalian modal selama 1,06 tahun dalam analisis Payback Periode (PP). Dengan kondisi tersebut Implementasi Kebijakan PUGAR di Kabupaten Sumba Timur layak untuk diteruskan karena mampu memberikan nilai tambah masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan atas permasalahan hasil temuan penelitian maka dapat ditawarkan strategi optimalisasi lmplcmentasi Kebijakan PUGAR sebagai berikut : I. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan PUGAR diperlukan adanya kerjasama integral antara pengelola PUGAR dengan SKPD teknis dalam menerapkan substansi tugas dan fungsi SKPD teknis dalam pencapaian tujuan komprehensif dari Implementasi Kebijakan PUGAR. 2. Diperlukan dana penguatan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk dana pendampingan, baik untuk peningkatan kapasitas produksi garam rakyat, termasuk pengkapasitas pabrik garam yang ada serta rekruitmen tenaga pendamping sesuai alokasi pendampingan pada wilayah sasaran PUGAR. 3. Perlu adanya peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam teknis pengolahan garam rakyat, baik dari sisi kelayakan usahanya maupun hal teknis pengolahan garam dalam peningkatan produktifitas dan nilai tambah garam rakyat. 4. Diperlukan adanya penelitian lanjutan yang berkaitan langsung dengan implementasi PUGAR karena dari sisi pencapaian tujuan saat ini lebih berorientasi pada peningkatan produksi belum secara komperhensif mencakupi berbagai permasalahan dibidang lainnya seperti bidang pendidikan, kesehatan dan usaha ekonomi.

Actions (login required)

View Item