Model Kebijakan untuk Pengendalian Pencemaran Deposisi Asam di Provinsi DKI Jakarta

Listyarini, Sri (2008) Model Kebijakan untuk Pengendalian Pencemaran Deposisi Asam di Provinsi DKI Jakarta. Doctoral thesis, Institut Pertanian Bogor.

Preview

Text 40189.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (10MB) | Preview

Abstract

Peningkatan kualitas hidup ditandai dengan peningkatan kebutuhan energi. Oi Indonesia, dan di DKI Jakarta khususnya, sebagian besar kebutuhan energi dipenuhi melalui pembakaran BBF (bahan bakar fosil). Selain menghasilkan energi pembakaran BBF mengemisikan berbagai polutan ke udara, antara lain berupa gas SOx dan NOx yang menyebabkan polusi deposisi asam. Sebagai upaya menjaga kualitas udaranya pemerintah provinsi OKI Jakarta telah mengembangkan berbagai kebijakan. Namun kebijakan ini belum berfungsi secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan data dan studi yang telah dilakukan terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Data dan studi mengenai konsentrasi ambien gas SOx dan NOx memperlihatkan kecenderungan peningkatan konsentrasi polutan tersebut. Sementara itu sebagian penduduk OKI Jakarta menggunakan BBF secara berlebihan atau boros. Penelitian ini diharapkan dapat merrtberikan kebijakan altematif yang dirumuskan secara kuantitatif, agar dapat dijadikan model bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya altematif kebijakan yang dikembangkan dapat diterapkan untuk mengendalikan pencemaran deposisi asam, dan hasilnya diharapkan lebih baik dibandingkan dengan kebijakan yang telah ada. Guna mencapai tujuan umum tersebut, penelitian ini secara lebih spesifik bertujuan untuk: 1. Menganalisis jumlah optimal BBF yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi penduduk OKI Jakarta agar pencemaran deposisi asamnya minimal, untuk mengetahui tingkat pemborosan penggunaan BBF. 2. Mengestimasi nilai ekonomi dari kerusakan yang disebabkan oleh deposisi asam akibat penggunaan BBF sebagai sumber energi dan memprediksi nilai tersebut dimasa yang akan datang. 3. Memfonnulasikan altematif-altematif kebijakan untuk mengendalikan pencemaran deposisi asam. Pengembangan model kebijakan pada penelitian ini diawali dengan perancangan model optimasi guna mengetahui jumlah optimum BBF yang dapat digunakan oleh penduduk OKI Jakarta sebagai sumber energi. Model optimasi dikembangkan dengan metode goal programming menggunakan perangkat lunak GAMS (Dellink, 2004; Thompson dan Thore, 1992). Langkah berikutnya adalah perancangan model simulasi sistem dinamik untuk menjawab pertanyaan seberapa besar nilai kerusakan yang ditimbulkan oleh polusi deposisi asam. Model simulasi sistem dinamik dikembangkan menggunakan software VENSIM (Pedercini, 2003). Berdasarkan kedua model yang dikembangkan (optimasi dan simulasi) dirancanglah berbagai altematifkebijakan melalui metode multi kriteria analisis dengan bantuan perangkat lunak PRIME (Belton dan Stewart, 2002; Gustafsson et aI., 200 I). Penelitian ini mengambil Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah yang diteliti. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah data mengenai kondisi sosial demografi OKI Jakarta yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Data mengenai faktor iklim dan konsentrasi pencemar udara di Jakarta diperoleh dari BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika), dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHO) di Jakarta. Data jumlah dan jenis kendaraan didapatkan dari Badan Pembinaan Keamanan Oirektorat Lalu Lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Oitlantas Polri). Data sekunder yang diperoleh adalah data tahun 1993 sampai dengan tahun 2004, namun demikian data tahun 1998 tidak disertakan dalam analisis, karena merupakan data pencilan akibat terjadinya krisis nasional pada saat itu. Selain menggunakan data tersebut, pengembangan model juga didasarkan atas rumus-rumus, faktor-faktor konversi, serta data dari berbagai hasil penelitian terdahulu. Hasil yang diperoleh dari pengembangan model optimasi dengan metode goal programming menyatakan bahwa jumlah optimal BBF bagi penduduk OKI Jakarta adalah setara dengan produksi energi Iistrik sebesar 50,691 milyar kWh dengan nilai jual Rp. 25,090 Triliun. Jika nilai jual energi ini dibandingkan dengan PORB pada tahun 2004 yang besamya Rp.70,843 Triliun, maka diperoleh nHai penggunaan energi sebesar 35,416 persen dari PORB. Besamya perbandingan antara jumlah konsumsi energi terhadap PORB merupakan gambaran pemborosan penggunaan energi di OKI Jakarta. Efisiensi penggunaan energi dapat dicapai melalui berbagai kebijakan, antara lain kebijakan peningkatan harga BBF, mengurangi subsidi BBM, memberikan subsidi bagi pengguna alat transportasi yang tidak menggunakan BBM, serta penghematan penggunaan energi nasional pada kegiatan transportasi, industri, dan rumah tangga. Hasil pengembangan model simulasi sistem dinamik memperlihatkan bahwa peningkatan konsentrasi pencemar akan melampaui BMA, yang ditetapkan dalam Keputusan Gubemur OKI Jakarta No 55 I tahun 2001, pada tahun 2008 untuk gas S02 dan tahun 2012 untuk gas N02. Oilewatinya BMA akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi (Ostro, 1994 dan Syahril et al., 2002). Dilewatinya BMA gas S02 mulai tahun 2008, akan mengakibatkan sejumlah orang sakit LRI (lower respiratory illnesses) pada anak dan sakit COA (chest discomfort among adults), serta adanya orang yang meninggal prematur. Jika kondisi tersebut dibiarkan, dalam arti tidak ada tindakan untuk mengurangi pencemaran gas S02, maka tahun 2025 diprediksi jumlah yang orang sakit dan meninggal akan meningkat secara signifikan. Sedangkan kelebihan konsentrasi gas NO2 terhadap baku mutunya di udara ambien yang diestimasi mulai terjadi tahun 2012 akan menyebabkan terdapat orang yang sakit sesak nafas. Pada akhir masa simulasi (tahun 2025) jumlah tersebut diprediksi meningkat cukup drastis. Prediksi biaya kesehatan yang harus dikeluarkan akibat adanya pencemaran gas S02 dan NO2 sebagai penyebab deposisi asam' adalah Rp.985,29 Triliun pada tahun 2025. Biaya kesehatan tersebut diprediksi akan meningkat dari tahun ke tabun, dan hal ini menggambarkan bahwa pencemaran udara merupakan hal yang bersifat kumulatif serta perlu untuk segera diatasi. Bentuk tindakan guna mengatasi dampak negatif pencemaran udara adalah penerapan kebijakan guna mereduksi emisi gas-gas pencemar yang disebabkan oleh kegiatan antropogenik. Kebijakan tersebut dapat merupakan gabungan dari kebijakan berbasis CAC (command and control), dalam hal ini berupa penetapan BME dan BMA, serta kebijakan berbasis IE (instrumen ekonomi) berupa denda bagi kegiatan yang emisinya melebihi BME. Parameter ekonomi yang ditinjau dalam pengembangan model simulasi sistem dinamik meliputi manfaat bersih dan nilai manfaat bersih sekarang (PVnetben). Pada kondisi seperti sekarang, prediksi manfaat bersih yang diperoleh dari nilai penjualan Iistrik dikurangi dengan biaya kesehatan dan lingkungan akibat pencemaran gas S02 mulai tahun 2021 akan bemilai negatif. Guna mengatasi nilai negatif manfaat bersih yang terdapat pada sub-model pencemaran gas S02, maka dilakukan intervensi struktural dalam sub-model tersebut dengan memberikan variabel kebijakan emisi (kebijakan berbasis lingkungan) dan kebijakan kenaikan harga listrik (kebijakan berbasis ekonomi). Kedua kebijakan tersebut diasumsikan mulai berlaku tahun 2015, hasilnya memperlihatkan bahwa akan terjadi kembali penurunan nilai manfaat bersih mulai tahun 2020. Hasil simulasi ini mengindikasikan perlunya dilakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan untuk mengatur pencemaran setiap 5 tahun, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kedua pengembangan model di tahap awal penelitian ini mengindikasikan bahwa parameter ekonomi berpengaruh cukup signifikan terhadap nilai keuntungan penjualan listrik atau nilai manfaat bersih. Hal ini menjadi acuan bagi pengembangan model altematif kebijakan, yang harus mempertimbangkan adanya kebijakan berbasis insentif ekonomi. Tahap akhir penelitian pengembangan altematif kebijakan dilaksanakan dengan mengusulkan 3 skenario basis pembangunan, yaitu pembangunan berlangsung seperti sekarang (bussiness as usual = BAU atau kondisi status quo), atau kebijakan pembangunan yang berbasis ekonomi (economic driven), atau kebijakan pembangunan yang berlandaskan lingkungan (environmental driven). Output dari model MCDA berupa antisipasi bahwa kebijakan pembangunan yang berbasis lingkungan lebih baik dibandingkan dengan kebijakan pembangunan berbasis ekonomi ataupun pembangunan seperti sekarang. Bentuk tindakan guna mengatasi dampak negatif pencemaran udara adalah penerapan kebijakan guna mereduksi emisi gas-gas pencemar yang disebabkan oleh kegiatan antropogenik. Kebijakan tersebut dapat merupakan gabungan dari kebijakan berbasis CAC (command and control), dalam hal ini berupa penetapan BME dan BMA, serta kebijakan berbasis IE (instrumen ekonomi) berupa denda bagi kegiatan yang emisinya melebihi BME. Disarankan kajian akademik yang menyertai penge'mbangan suatu kebijakan hendaknya dapat diakses oleh masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk mematuhinya.

Actions (login required)

View Item