Analisis Efektivitas Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Lurah Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik (Studi Pada Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa)

Anhuyas, (2014) Analisis Efektivitas Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Lurah Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik (Studi Pada Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41725.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendelegasian kewenangan Bupati kepada Lurah yang sudah dilaksanakan sejak ditetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan. Namtm, sejak awal sampai sekarang masih belum optimal dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah 1 ). Untuk menganalisis kewenangan yang dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Lurah di Kecamatan Smnbawa. 2). Untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Lurah dalam pelayanan publik. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bugis dalam wilayah Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari aparat pemda Kab. Sumbawa yang terkait dan sumber-sumber lain yang menyangkut dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti sendiri dan bantuan orang lain mempakan alat pengmnpul data utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendelegasian kewenangan dari bupati kepada lurah dilihat dari tiga urusan pemerintahan yaitu umsan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dilaksanakan karena rnasih kurang dukungan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dalam penyelenggaran urusan pemerintahan secara umum di tingkat kelurahan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbam. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui pelimpahan urusan dari Bupati kepada Lurah, maka harus didukung oleh kualitas dan kuantitas aparat kelurahan, sarana dan prasarana penduktung, dana operasional yang memadai serta pola pelimpahan yang tepat, sehingga penyelenggaraan jenis-jenis kewenangan yang nantinya yang akan dilaksanakan di tingkat keilmuan dapat berjalan secara optimal dengan tetap didasarkan pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Actions (login required)

View Item