Model Pemekaran Wilayah yang Menyejahterakan Masyarakat

Milwan, and Rachman, Ace Sriati and Nurcholis, Chanif and Tijan, (2007) Model Pemekaran Wilayah yang Menyejahterakan Masyarakat. Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.

Preview

Text 81497.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian pada tahun pertama ini bertujuan: 1) mendeskripsikan alasan logis masyarakat daerah penelitian (yang sudah berhasil melakukan pemekaran dan yang sedang mengajukan pemekaran) menuntut daerahnya untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru, terpisah dari daerah induknya; 2) mendeskripsikan proses politik dan yuridis yang dilakukan Pemda lokasi penelitian untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah; dan 3) mendeskripsikan dampak (outcome) pemekaran daerah bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan naturalistik/kualitatif. Data diambil melalui studi dokumen, wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan kunci, dan studipustaka. Dari hasil ana/isis diperoleh data sebagai berikut: 1). Pemekaran wilayah atau daerah, baik bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan maupun yang sedang mengusulkan pemekaran dipicu adanya acuan normatifyang memberikan peluang untuk pemekaran melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Acuan norma/if mendorong elite daerah memekarkan daerahnya dengan alasan demi mempercepat pembangunan, mempermudah pelayanan publik, dan mengakselerasi produktivitas potensi daerah, adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materiil dan immateriil, seperti adanya jabatan-jabatan baru di lingkungan eksekutif dan legislatif, proyek-proyek baru sebagai akibat pembangunan gedung-gedunglperkantoranlinfra struktur baru, dan pengelolaan dana melalui dana perimbangan (dana bagi hasil dan DA U). 2) Secara teknis proses pemekaran wilayah dilakukan melalui dua prosedur, yaitu prosedur transisi teknokratis (top down) dan prosedur demokratik (bottom up). Pembentukan daerah otonom baru Provinsi Banten dan Kota Depok menggunakan prosedur transisi teknokratis (top down) dan usulan pembentukan Kota Tangerang Selatan yang saat ini sedang diproses di Depdagri merupakan salah satu contoh pemekaran wilayahldaerah yang menggunakan prosedur demokratik (bottom up). 3) Dampak pemekaran wi/ayah sangat tergantung dari kesiapan daerah yang baru untuk menanggung semua beban administrasi dan birokrasi pemerintahan serta pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya. Pemekaran daerah untuk kasus Provinsi Banten yang memisahkan diri dari induknya, Provinsi Jaw a Barat dan Kola Depok yang memisahkan • diri dari induknya Kabupaten Bogar, menunjukkan kinerja yang relatif baik, yaitu cenderung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung sehingga kedua daerah pemekaran tersebut cenderung berhasil adalah: a) adanya kesiapan lembaga dan b) adanya kesiapan masyarakatnya. Banten dan Depok sebelum menjadi daerah otonom adalah dua wilayah pelayanan pejabat Pembantu Gubernur dan Walikota Administratif Dengan demikian, dua daerah calon daerah otonom telah terbentuk kelembagaannya. Di samping itu, baik Banten maupun Depok mempunyai struktur masyarakat yang mendukung untuk menjadi kesatuan masyarakat hukum baru. Namun, setelah ± 7 tahun menjadi daerah otonom baru dan tidak terjadinya konjlik antarmasyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten dan Kola Depok masih di bawah tingkat kesejahteraan masyarakat provinsi dan kabupaten induknya. Dengan demikian, tujuan dari pemekaran daerah yang diamanatkan dalam acuan normatif belum tercapai.

Actions (login required)

View Item