Studi Hubungan DPRD dan Eksklusif dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Tual (Studi Kasus Penyusunan Rancangan Peraturan RAPBD 2012)

Waremra, Ridolf Marthen (2014) Studi Hubungan DPRD dan Eksklusif dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Tual (Studi Kasus Penyusunan Rancangan Peraturan RAPBD 2012). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42077.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1). Menjelaskan mekanisme dan proses penyusunan rancangan kebijakan dan peratuan daerah di Kota Tual, (2) Menjelaskan dan menginterpretasikan hubungan antar aktor perumus rancangan peraturan daerah, khususnya kebijakan anggaran di Kota Tual, (3) Menemukan berbagai faktor yang menjadi penyebab kurang beijalannya mekanisme penyusunan rancangan peraturan daerah yang berperspektif hubungan antara aktor perumus kebijakan publik di Kota Tual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Informan penelitian yaitu: Badan legislatif di Kota Tual (DPRD), Badan pemerintah daerah (eksekutif) dan Komunitas masyarakat yang terlibatdalam proses penyusunan peraturan daerah tentang APBD 2012. Kegiatan analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas melalui beberapa langkah kegiatan secara sistematis, yakni data collection, data reduction, data display, conclusions (drawing/verifYing). Hubungan pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan RAPBD ini berada pada kerangka proses asosiatif, yaitu proses keijasama maupun persetujuan di antara orang perorangan atau antar kelompok sebagai suatu usaha bersarna untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini terbentuk melalui cara kooperatif oleh pemerintah daerah, membangun koalisi antara Satuan Keija perangkat daerah dengan komisi dan fraksi yang mengarah pada terjadinya akomodasi oleh panitia anggaran (Panggar) DPRD atas dasar koreksi Perspektif metode dan cara tesebut berhasil meredam perbedaan persepsi akan penggunaan wewenang yang menghambat interaksi pembahasan Rancangan APBD, memanfaatkan kelemahan Panggar DPRD dan secara keseluruhan serta pengkotakan internal untuk membangun keijasama melalui koalisi, sehingga dapat mencegah kontroversi menjadi konflik terbuka, baik di internal panitia anggaran DPRD maupun dengan pemerintah daerah. Cara-cara yang dipakai ini pada akhirnya mengarahkan interaksi ke dalam proses asosiatif sehingga pembahasan RAPBD dapat beijalan baik dan lancar untuk menetapkannya menjadi APBD Kota Tual Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tual Nomor: Ol/DPRD/IV2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Actions (login required)

View Item