Penguatan Kerangka Hukum Dan Kebijakan Usaha Kecil Dan Menengah Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015

Firnaherera, Vice Admira (2015) Penguatan Kerangka Hukum Dan Kebijakan Usaha Kecil Dan Menengah Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. In: Seminar Nasional FISIP-UT 2015 : Peluang dan Tantangan Indonesia Dalam Komunitas ASEAN 2015, 26 Agustus 2015, Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC).

Preview

Text fisip2015_32_viceaf.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pada 2015 negara-negara di kawasan ASEAN akan bergabung dalam suatu komunitas yaitu Komunitas ASEAN. Salah satu pilar utama Komunitas ASEAN yang penting yaitu ekonomi, sehingga akan menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada pilar Ekonomi ASEAN, salah satu hal yang strategis adalah ASEAN akan menjadi kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Negara Indonesia sebagai bagian dari Komunitas ASEAN memiliki jumlah pelaku UKM sekitar 57 juta dan 200 ribu koperasi yang memainkan peran penting di sektor ekonomi. Hal yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah kerangka hukum dan kebijakan pemerintah dalam UKM Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis kerangka hukum dan kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk UKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis content. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung UKM Indonesia sebagai bagian dari UKMASEAN. Untuk memperkuat ekonomi ASEAN maka diperlukan juga kesepakatan atau perjanjian antaranggota ASEAN khusus untuk UKMASEAN yang diperkuat dengan mekanisme penyelesaian sengketa.

Actions (login required)

View Item