Kajian Kritis Pertentangan Yuridis Antara Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Dengan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh.Um.01.01-35 Implikasinya Terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Komersil Di Indonesia Menjelang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean): Kesiapan Instrumen Hukum dan Sumber Daya Manusia Serta Infrastruktur Pemerintah Dalam Menciptakan Iklim Ekonomi, Politik dan Budaya.

Gumbira, Seno Wibowo (2015) Kajian Kritis Pertentangan Yuridis Antara Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Dengan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh.Um.01.01-35 Implikasinya Terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Komersil Di Indonesia Menjelang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean): Kesiapan Instrumen Hukum dan Sumber Daya Manusia Serta Infrastruktur Pemerintah Dalam Menciptakan Iklim Ekonomi, Politik dan Budaya. In: Seminar Nasional FISIP-UT 2015 : Peluang dan Tantangan Indonesia Dalam Komunitas ASEAN 2015, 26 Agustus 2015, Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC).

[img]
Preview
Text
fisip2015_33_senowg.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Pertentangan yuridis antara Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 dengan Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 ditinjau secara hierarki ketentuan perundang-undangan maupun dengan menggunakan teori stufenbau theorie oleh Hans Kelsen, tetap kedudukan Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 lebih tinggi dibandingkan Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 karena ketentuan yang lebih rendah seharusnya selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi. Pertentangan kedua instrumen yuridis tersebut dapat berpontensi atau berdampak dapat menimbulkan disparitas putusan yang berpotensi menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum jika tidak ditanggulangi yang berpotensi menyebabkan turunnya kepercayaan investor asing dan kerja sama komersil/bisnis di Indonesia dalam pelaksanaan MEA ASEAN. solusi untuk mengatasinya yakni presiden membuat dan mengeluarkan Peraturan Presiden, badan Peradilan Mahkamah Agung dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) mengeluarkan Surat Edaran agar tidak terjadi disparitas hukum, melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan dan calon investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia tentang ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No 24 tahun 2009 dan terakhir adalah melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No 24 tahun 2009 sebagai pilihan terakhir jika ketentuan tersebut mempengaruhi dan membuat efek turunnya investor asing serta kerja sama komersil di Indonesia pada solusi melalui kerja sama antar Negara ASEAN yakni Melakukan harmonisasi hukum di negara-negara ASEAN, Membentuk dan mengembangkan hukum perdagangan dan investasi, Membentuk pusat kajian ASEAN, Menentukan media alternatif penyelesaian sengketa. Artikel ini dibuat dengan metodologi yuridis doctrinal.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Additional Information (ID): fisip2015_33_senowg.pdf
Uncontrolled Keywords: Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35, Kepastian Hukum, Perselisihan Perjanjian Komersil, ASEAN, MEA
Subjects: 300 Social Science > 340-349 Law (Ilmu Hukum) > 343.07 Regulation of Economic Activity (Regulasi Ekonomi, Peraturan Kegiatan Ekonomi, Hukum Industri)
Divisions: Prosiding Seminar > Seminar Nasional FISIP-UT 2015
Depositing User: CR Cherrie Rachman
Date Deposited: 21 Oct 2016 08:53
Last Modified: 04 Oct 2018 03:50
URI: http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3615

Actions (login required)

View Item View Item