Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintahan Daerah Menghadapi MEA 2015 (Kajian Konsep Paradiplomasi Dalam Khasanah Ilmu Pemerintahan)

Broto, Mani Festati (2015) Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintahan Daerah Menghadapi MEA 2015 (Kajian Konsep Paradiplomasi Dalam Khasanah Ilmu Pemerintahan). In: Seminar Nasional FISIP-UT 2015 : Peluang dan Tantangan Indonesia Dalam Komunitas ASEAN 2015, 26 Agustus 2015, Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC).

Preview

Text fisip2015_38_manifb.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Globalisasi dan desentralisasi menjadi acuan pengayaan khasanah dan konsep dalam ilmu pemerintahan Indonesia. Globalisasi semakin masif dan komprehensif, dimana peran negara dalam kerja sama internasional bukan satu-satunya aktor (single actor). Desentralisasi memberi peluang pemerintah daerah untuk melakukan hubungan internasional. Peluang pemerintahan daerah dalam melakukan kerja sama luar negeri bisa menjadi prioritas dalam rangka MEA 2015. Hal ini sejalan dengan program Nawacita yaitu mengutamakan kemandirian daerah dan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah. Langkah ini telah pula diformulasikan dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Kritikan utama menghadapi MEA 2015 adalah tidak maksimalnya pemerintah (pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah) dalam meningkatkan keunggulan daerah baik SDA maupun SDM. Kebijakan desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang tertuang dalam peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah yang telah mengalami beberapa kali revisi, menjadi landasan kebijakan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya belum memuat secara komprehensif tentang bagaimana pemerintahan daerah dalam melakukan kerja sama luar negeri. Tulisan ini akan mengkaji konsep paradiplomasi yang merupakan fenomena baru yang membahas tentang kapasitas kerja sama luar negeri oleh entitas sub-nasional (pemerintahan daerah).

Actions (login required)

View Item