Maryadi, Safrul (2015) Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam Pengawasan Pemerintah Daerah (Studi Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya terhadap APBK). Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
41788.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis salah satu fungsi DPRK yaitu pengawasan penyampaian dan pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Key informan adalah pimpinan DPRK, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya, Sekretaris Daerah, dan para Asisten. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan fungsi pengawasan DPRK Aceh Jaya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Keputusan DPRK Nomor 1/DPRK/2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, namun masih ditemui kendala-kendala yang dihadapi DPRK Kabupaten Aceh Jaya. Kendala yang dihadapi DPRK Aceh Jaya. (I) kendala internal meliputi a), sumber daya manusia anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya yang masih belum memenuhi standar sehingga belum mampu membuat alat ukur yang terukur dalam pengawasan sehingga, a) fungsi pengawasan DPRK kurang efektif dalam mengevaluasi LPJ Bupati. b) Peraturan tata tertib DPRK kurang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRK. c) Kurangnya sarana dan anggaran yang dimiliki DPRK untuk melaksanakan tugasnya. d) Tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan perencanaan maupun program-program kerja Bupati. e). Kurang adanya tinjauan turba (turun ke bawah) dari anggota dewan secara langsung kepada masyarakat. f) Masih banyak anggota Dewan yang tidak mengungkapkan penemuannya di lapangan karena merasa sungkan kepada Bupati. Kendala ekternal meliputi I) tidak adanya keberanian masyarakat untuk memberikan informasi kepada DPRK tentang kelemahan-kelemahan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menjalankan roda pemerintahan. 2) Tidak adanya tranparansi dari Pemerintah Kabupaten dalam melaporkan pelaksanaan pembangunan 3) Adanya polemik antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten tentang kebijakan dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan.
Actions (login required)
 |
View Item |
