Kebijakan Pengembangan Wilayah pada Daerah Otonomi Baru (Studi Kasus Kota Tual Provinsi Maluku)

Tamher, Mahmud Muhammad (2014) Kebijakan Pengembangan Wilayah pada Daerah Otonomi Baru (Studi Kasus Kota Tual Provinsi Maluku). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42098.pdf Download (13MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengembangan wilayah Kota Tual setelah pemekaran dan intervensi kebijakan pengembangan wilayah Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud mendeskripsikan atau menguraikan secara detail pengembangan wilayah Kota Tual sebagai kasus tunggal. Informan penelitian ini adalah para pelaku pengembangan wilayah yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah Kota Tual yakni Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DPRD, unsur masyarakat, dan unsur pelaku usaha/pemilik modal. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan analisis data menurut model interaktif Miles dan Huberman, yang mencerminkan adanya tiga sub proses yang berlangsung secara interaktif, seperti reduksi data, penampilan data, dan kesirnpulan atau verifikasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (I) Pengembangan wilayah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tual berkembang cukup pesat. Kondisi ini ditunjukkan oleh besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat sejak tahun 2009 hingga 2012, tingkat kemakmuran penduduk di Kota Tual terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh peningkatan Pendapatan Regional Perkapita Penduduk Kota Tual sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, dukungan peran masyarakat selaku objek dan subjek pembangunan serta peran pelaku usaha selaku pemilik modal dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah Kota Tual juga turut berkontribusi besar bagi pengembangan wilayah Kota Tual, (2) Intervensi kebijakan pengembangan wilayah Pemerintah Daerah Kota Tual terdiri dari kebijakan pengelolaan anggaran, kebijakan pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan pengembangan data dan informasi yang merupakan serangkaian tindakan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam mengatasi kendala keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan data dan informasi kaitannya dengan pengembangan wilayah di Kota Tual.

Actions (login required)

View Item