REFORMULASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM BINGKAI KEMAJEMUKAN DAN OTONOMI DAERAH

Hos, Jamaluddin (2014) REFORMULASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM BINGKAI KEMAJEMUKAN DAN OTONOMI DAERAH. In: Seminar Nasional UT 2014, 23 Oktober 2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC).

Preview

Text fekonisip11101.pdf Download (227kB) | Preview

Abstract

Tulisan ini bertujuan memberi sumbangan pemikiran dan pandangan mengenai gagasan tentang perlunya menata kembali arah kebijakan pembangunan nasional (layaknya GBHN pada masa Orde Baru) sebagai upaya memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional serta relevansi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang diberi peran, fungsi dan kewenangan untuk merumuskan arah kebijakan tersebut. Tulisan difokuskan pada aspek sosio-kultural sebagai penopang utama pilar Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bertumpu pada tantangan pembangunan bangsa di era global, struktur masyarakat Indonesia yang majemuk, dan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai bangsa besar yang memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk, globalisasi harus disikapi dengan peningkatan daya saing dan ketahanan nasional serta tetap mempertahankan identitas dan jati diri bangsa. Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah memerlukan sistem koordinasi dan pengawasan yang efektif untuk menjamin pemerataan pembangunan dan pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanahkan oleh Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional merupakan tujuan generasional karena tidak mungkin dapat diwujudkan dalam satu atau dua generasi. Sehingga, aspek kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan menjadi sangat penting dan sentral. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, integrasi nasional dan otonomi daerah membutuhkan formulasi, isi, prosedur, teknik, target, dan tahapan tahapan yang jelas. Formulasi yang dimaksud harus dapat dijadikan acuan bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai haluan negara. Formulasi tentang arah kebijakan pembangunan nasional ini berupa pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu sehingga harus ditetapkan oleh lembaga negara di luar lembaga eksekutif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Actions (login required)

View Item