Diskursus Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kegagalan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hidayat, Taufik and Saraswati, Dewi (2014) Diskursus Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kegagalan Perencanaan Pembangunan Daerah. In: Seminar Nasional UT 2014, 23 Oktober 2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC).

Preview

Text fekonisip15125.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Proses dan substansi perencanaan (planning) memegang peran yang sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Mutu perencanaan yang tinggi akan mampu menjamin keberhasilan suatu program, sebaliknya bila perencanaan dilakukan secara asal saja maka sudah pasti kinerja program tersebut pasti rendah atau gagal sama sekali, terlebih lagi dikaitkan dengan kompleksitas program. Sesungguhnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah pada saat melakukan kampanye pemilihan kepala daerah. Karena PPD merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah, maka PPD cenderung dan tentu mungkin saja jatuh pada kepentingan sesaat dari kepala daerah dan/atau elitis yang mengitarinya. Dengan demikian PPD yang diturunkan dalam program kemudian diturunkan lagi sebagai proyek, dapat saja berwarna korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan asal jadi. Metodologi dalam menyusun makalah ini adalah deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian didapat jawaban Oleh karena kepala daerah pusat pertanggungjawaban dari penyelenggaran pemerintahan didaerah, maka yang bertanggungjawab atas PPD adalah kepala daerah; Penolakan atas laporan pertanggungjawaban kepala 2egara/dan daerah merupakan ukuran kegagalan PPD; Oleh karena PPD adalah derivasi dari janji-janji politik kepala daerah pada saat melakukan kampanye pemilihan kepala daerah, maka Tindak pidana penipuan dapat dijadikan dasar dari pertanggungjawaban pidana atas kegagalan PPD

Actions (login required)

View Item