Kajian Tentang Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan SPIP: Terkait Dengan Hasil Survai Political Economic Risk Consultancy (PERC)

Ganovar, (2014) Kajian Tentang Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan SPIP: Terkait Dengan Hasil Survai Political Economic Risk Consultancy (PERC). In: Seminar Nasional UT 2014, 23 Oktober 2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC).

Preview

Text fekonisip17440.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Menurut PERC, tingkat korupsi di Indonesia dari tahun 2002-2010 tetap yang paling buruk diantara negara-negara lain. Sedangkan menurut Transparency International (TI), tingkat korupsi di Indonesia sudah mengalami perbaikan. Hasil survai tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil survai PERC dalam kaitannya dengan gambaran permasalahan korupsi di Indonesia dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi yang salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana SPIP dapat mencegah korupsi di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari wawancara, telaahan pustaka, dan dokumen skunder.Kajian dilakukan melalui analisis trend, perbandingan data kuantitatif, dan gap analysis, untuk menjelaskan perbedaan antara upaya yang telah dilakukan dengan IPK yang diperoleh serta fakta yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan hasil survai PERC dan TI disebabkan perbedaan responden dan objek survai. Responden PERC adalah para ekspatriat dengan objek survai political corruption. Sedangkan responden TI lebih beragam dengan objek survai lebih variatif. Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi meliputi penyempurnaan perundang-undangan, kelembagaan, serta upaya lainnya. PPtentang SPIP merupakan suatu rangkaian dari sistem peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam upaya mencegah adanya penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara. PP tersebut telah memuat ukuran-ukuran pencegahan korupsi (preventive measures) secara sistematis dalam suatu sistem dengan konsep yang jelas sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi.

Actions (login required)

View Item