Kajian Kritis Putusan Judicial Review Tentang Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana dan Dampaknya Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Nurhayati, Ratna and Gumbira, Seno Wibowo (2014) Kajian Kritis Putusan Judicial Review Tentang Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana dan Dampaknya Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. In: Seminar Nasional UT 2014, 23 Oktober 2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC).

Preview

Text fekonisip23257.pdf Download (156kB) | Preview

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa problematika/permasalahan yang akan timbul kedepannya pasca putusan Judicial Review terhadap ketentuan dalam KUHAP khususnya upaya hukum luar biasa pada peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia baik ditinjau dari dasar hukum maupun asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Artikel ini dibuat dengan metode normatif. Hasil artikel ini menunjukan bahwa peninjauan kembali yang dapat diajukan secara berkali-kali dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan ketentuan yuridis baik secara vertikal maupun horizontal, bertentangan dengan asas-asas yang berlaku pada sistem beradilan pidana seperti asas nebis in idem dan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta dapat menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung RI. Solusinya yakni Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan yang merdeka dan mandiri dapat menertibkan pengajuan peninjauan kembali pasca putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi tersebut, secara sementara melalui penemuan hukum dengan yurisprudensi konstannya dan peraturan MA untuk mengisi kekosongan hukum. Selain itu DPR selaku lembaga tinggi negara yang berwenang membuat undang-undang juga dapat membentuk undang-undang untuk merevisi undang-undang Mahkamah Agung RI dan atau undang-undang peradilan pada umumnya dengan merumuskan ketentuan baru mengenai peninjauan kembali.

Actions (login required)

View Item