Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Implementasi di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah)

Sunarno, (2013) Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Implementasi di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41403.pdf Download (11MB) | Preview

Abstract

Kebijakan pendidikan harus dipertimbangkan, salah satunya adalah kebijakan pendidikan gratis. Pemerintah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun untuk warga negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan di SD dan SMP Kecamatan Sukamara, dengan tujuan penelitian yaitu (1) mengetahui implementasi kebijakan pendidikan gratis, (2) mengetahui sasaran dan anggaran implementasi pendidikan gratis, (3) mengetahui dan memecahkan masalah implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini analisis kualitatif deskriptif, yaitu memberikan gambaran terhadap suatu konsep atau peristiwa yang tidak bisa diamati secara langsung. Sumber data penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dokumen terkait. Sasaran pendidikan adalah seluruh siswa dari tingkat SD sampai SMP di Kabupaten Sukamara tanpa terkecuali. Anggaran pendidikan gratis berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang disebut dengan BOPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, kebijakan pendidikan gratis sesuai dengan (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ( 2 ) UU RI No. 20 Tahun 2003, (3) PP RI No. 47 Tahun 2008, (4) Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 23 Tahun 2011. Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak masalah. Masalah pertama, sosialisasi sangat kurang berakibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan wajib belajar 9 tahun. Masalah kedua, sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, ketiga, kurangnya pemerataan dan peningkatan kualitas guru, keempat, aturan yang ada belum dilaksanakan sepenuh hati, kelima, pendanaan masih kurang. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sukamara segera memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dan memberikan dana yang cukup. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara agar meningkatkan sosialisasi tentang pendidikan gratis wajib belajar 9 tahun, meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala sekolah, agar melaksanakan program pendidikan gratis sesuai dengan aturan. Para guru, agar meningkatkan profesionalitas.

Actions (login required)

View Item