Model Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Perijinan Satu Atap yang Efektif (Studi Best Practice Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Jembrana Bali)

Milwan, and Wulandari, Florentina Ratih (2013) Model Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Perijinan Satu Atap yang Efektif (Studi Best Practice Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Jembrana Bali). Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.

Preview

Text 2013_61.pdf Download (485kB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keberhasilan (praktik baik) Pemda Jembrana Bali dalam mengimplementasikan kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket. Selanjutnya dari praktik baik (best practice) tersebut dikembangkan draf model implementasi kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket yang efektif yang diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah lain sebagai panduan/pembanding dalam menerapkan kebijakan sistem pelayanan perijinan satu atap di daerah masing-masing. Adapun tujuan penelitian tahun pertama ini yaitu: 1) mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Jembrana sehingga berhasil mengimplentasikan kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket; 2) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket di Kabupaten Jembrana Bali, dan 3) menyusun draft model implementasi kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket di Kabupaten Jembrana. Penelitian tahun pertama ini menggunakan metode deskriptif-analitik pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian tahun pertama ini adalah: 1) upaya-upaya yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Jembrana sehingga berhasil mengimplentasikan kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket antara lain: pemberian kewenangan kepada Kepala KPPT untuk atas nama Bupati untuk menetapkan dan menandatangani surat-surat dibidang perijinan, penyederhanaan layanan informasi, penyederhanaan persyaratan, mengurangi berkas permohonan, memperjelas prosedur pelayanan, percepatan waktu proses penyelesaian, ada kepastian/transfaransi biaya, dan pembebasan biaya beberapa jenis perijinan, akte dan kartu pencari kerja sesuai peraturan. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket di Kabupaten Jembrana Bali antara lain: komunikasi, sumber daya yang dimiliki, sikap birokrasi atau pelaksana, struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi, tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. 3) model implementasi kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket di Kabupaten Jembrana sangat khas karena berbeda dengan teori-teori implementasi kebijakan yang ada.

Actions (login required)

View Item