Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola hin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil)

Nurdin, (2013) Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola hin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41540.pdf Download (10MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa dokumen tertulis, informasi lisan, dan gambar atau foto. Pengumpulan data mengunakan metode wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Aspek yang diteliti adalah implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur sedangkan dampak implementasi kebijakan yang diteliti adalah pengaruh internal pada instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Masalah yang dihadapi adalah kebijakan yang tumpang tindih dalam pembagian kewenangan (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aeeh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil) menyebabkan kebijakan tersebut sulit diimplementasikan dan diduga kurang memberikan dampak nyata bagi pihakpihak yang berkepentingan (stakeholder). Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola izin usaha pertambangan serta dampak dari implementasi tersebut, dan tidak membahas seeara rinci kebijakannya itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan impelentasi pengelolaan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah kewenangan desentralisasi kebijakan yang didisposisikan kepada Sekratariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Setdakab) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP). Sedangkan dalam prakteknya berbagi kewenangan, Pemerintah Provinsi Aceh menjalankan kewenangan Dekonsentrasi yang didisposisikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh. Pada tingkat Pemerintah Pusat, pengelolaan izin usaha pertambangan didisposisikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Temuan lain yang terkait dengan pengelolaan izin usaha pertambangan adalah pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi Kota Subulussalam yang secara langsung berdampak pada pengurangan sumber daya aparatur dan aset daerah.

Actions (login required)

View Item