Pengembangan Model Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Anshori, Yuli Tirtariandi El and Enceng, and Hidayat, Anto (2013) Pengembangan Model Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.

Preview

Text 2013_107.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Hasil akhir dari penelitian ini adalah diperolehnya temuan tentang model layanan dan model kelembagaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ideal khususnya untuk Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bangka. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa model kelembagaan tersebut dapat direplikasi oleh daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Saat ini model kelembagaan PTSP masih beragam di Indonesia. Beberapa daerah termasuk Kota Tangerang Selatan masih memisahkan antara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan pelayanan penanaman modal. Beberapa daerah lainnya sudah menggabungkan pelayanan keduanya sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah no 96 tahun 2012 Pasal 15 ayat (2) yang menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal. Melalui penelitian ini maka model kelembagaan yang tepat bagi PTSP di daerah dapat ditemukan, sehingga tidak lagi ditemukan ketidakseragaman bentuk PTSP. Begitu juga dengan kebijakan pembentukan PTSP lainnya seperti Permendagri no 24 tahun 2006 tentang PTSP, Perpres no 27 tahun 2009 tentang PTSP di bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM no 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, dan diamanatkan juga dalam PP no 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Analisis menggunakan teori pelayanan publik dan teori organisasi. Metode yang digunakan adalah analisis isi dan telaah pakar. Hasil dari tahun pertama adalah konstruksi/draf awal model pelayanan dan model kelembagaan PTSP berdasarkan teori serta peraturan perundangan terkait. Kesimpulan akhir dari penelitian tahun pertama ini adalah pelayanan perizinan di Kabupaten Bangka dan Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan dengan sistem PTSP sudah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari hasil survey IKM yang dilaksanakan KPT Bangka maupun BP2T Tangerang Selatan, maupun data primer. Meskipun demikian masih perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh khususnya BP2T Tangerang Selatan terkait dengan SOP yang dibuat. Lamanya waktu penyelesaian perizinan masih belum sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti Permendagri no 24 tahun 2006. Secara umum, di kedua daerah ini terlihat perbedaan mencolok dalam hal komitmen dari Kepala Daerah dan SKPD Teknis untuk menyerahkan pendelegasian wewenang layanan perizinan kepada unit PPTSP. Sedangkan secara kelembagaan, perbedaan bentuk unit PPTSP memberikan dampak berarti dalam hal menjalankan fungsi koordinasi. Sebuah unit PPTSP berbentuk kantor mengalami kesulitan dalam hal menggerakkan tim teknis. Hal ini dialami pula oleh PTSP berbentuk Badan. Kemudian kesimpulan lainnya dari penelitian ini adalah inkonsistensi implementasi aturan perundang-undangan mengakibatkan kelembagaan PTSP yang ideal masih sulit ditemukan. Daerah mengalami kebingungan dalam menjalankan tugas dan fungsi PTSP.

Actions (login required)

View Item