Model Layanan Perijinan di Daerah Penyangga DKI Jakarta (Studi Kasus Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi)

Wulandari, Florentina Ratih and Milwan, (2014) Model Layanan Perijinan di Daerah Penyangga DKI Jakarta (Studi Kasus Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi). Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.

Preview

Text 2014_151.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga (hinterland) DKI Jakarta yang sangat berpontensi menerima perluasan perkembangan dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan DKI Jakarta sebagai metropolitan sebagai cerminan trickle down effect. Untuk itu, salah satu signifikansi layanan perijinan terpadu satu pintu yang disediakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bekasi adalah untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan Kota Bekasi sebagai daerah penyangga DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci yang terllibat dalam layanan BPPT Kota Bekasi, yakni Ketua Bidang, Koordinator dan masyarakat pemohon, serta narasumber pakar administrasi publik, selain dilakukan observasi dan studi kepustakaan khususnya pada laporan bulanan BPPT Kota Bekasi, maupun studi literatur lain yang mendukung. Teknik analisis data dengan triangulasi data sumber dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model layanan perizinan Kota Bekasi sebagai daerah penyangga DKI Jakarta mengakomodasi layanan yang terintegrasi dari beberapa badan teknis, menunjukkan hasil penerbitan perizinan yang besar terutama pada penerbitan ijin mendirikan bangunan dan izin angkutan. Model layanan tersebut berbasis e-adm yang terbatas dan belum pada tingkatan model interaktif. Mekanisme penciptaan keunggulan layanan terletak keunggulan internal dan eksternal khususnya pada dukungan teknologi informasi yang akan dikembangkan ke model interaktif, komitmen kerja yang tinggi pada level operasional, pengawasan operasional kerja administrasi layanan yang berlapis serta outlet layanan. Di sisi lain, menunjukkan adanya kelemahan model layanan pada penanganan pengaduan yang belum memberikan ruang konsultasi dan partisipasi publik dalam memberi masukan bagi perbaikan proses model layanan, seperti yang diwacanakan dalam new public service dan strategi layanan.

Actions (login required)

View Item