Evaluasi Pelaksanaan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Banyumas

Weningsih, Sri (2003) Evaluasi Pelaksanaan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Banyumas. Masters thesis, Universitas Jendreral Soedirman.

Preview

Text 40102.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul 'Evaluasi Pelaksanaan Stmktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pernerintah Kabupaten Banyurnas'. Latar belakang penelitian ini adalah sejak rnenjadi salah satu proyek percontohan (pilot project) otonomi daerah, Kabupaten Banyurnas telah mengalarni tiga kali perubahan Struktur Organisasi dan Tatakerja. Pembahan-pembahan tersebut bertujuan untuk rnenernukan Struktur Organisasi dan Tatakerja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pernerintah Kabupaten Banyurnas. Disamping itu perubahan tersebut dirnaksudkan untuk rnernenuhi ketentuan peraturan pernerintah tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Pernerintah Kabupaten Banyurnas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas struktur organisasi dinas serta jumlah dinas dan hadan yang dapat dibentuk pemerintah KabLtpaten Banyumas. Penelitian ini dilaksanakan dengan meiode deskriptifkuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas pada tingkat sedang yaitu sebesar 64,79% dari 71 responden, dimana dimensi fom1alisasi dan kompleksitas berada pada posisi tinggi yaitu sebesar 79,20% dan 69%. Struktur Organisasi dan Tata kerja rnenurut PP Nornor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah lebih efisien j ika dibandingkan dengan PP Nomor 84 tahun 2000 apabila ditinjau dari jumlah seksi yang ada dalam dinas, karena SOT menurut PP Nomor 8 tahun 2003 lebih ramping. Sesuai dengan ketentuan skoring yang ada dalam PP Nomor 8 tahun 2003,Lembaga daerah berbemuk dinas apabila skoring mencapai lebih dari 750 skor,sedangkan yang berbentuk kantor apabila skor 500 hingga 750. Perangkat daerah yang layak dibentuk dinas ada dua yaitu Dinas Kebuclayaan dan Pariwisata. Dinas Pertambangan dan Energi. Sedangkan yang layak dibentuk Kantor ada dua belas yaitu Kantor Pertanian. Kehutanan, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pendidikan. Kesejahteraan Sosial. Pekerjaan Umum. Perhubungan, lnformasi dan Koi11unikasi, Kesbang Linmas, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kantor Pendapatan Daerah

Actions (login required)

View Item