Komunikasi Politik Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir (Studi: Hubungan Pemerintah Daerah Dengan DPRD Dalam Penyusunan APBD)

Syahbudi, (2012) Komunikasi Politik Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir (Studi: Hubungan Pemerintah Daerah Dengan DPRD Dalam Penyusunan APBD). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41034.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan bentuk komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2009 dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2009. Penelitian ini sangat terkait dengan proses formulasi kebijakan publik, dalam hal ini kebijakan APBD, dimana dinamika kelompok dalam DPRD sendiri ataupun panitia anggaran dan dinamika pemerintah daerah memberi pengaruh besar dalam proses kebijakan. Kemampuan membangun keIjasama diantara masing-masing kelompok maupun intern kelompok dalam proses kebijakan, seperti kemampuan menggalang koalisi antar fraksi dalam DPRD akan memberikan tekanan politik yang kuat bagi DPRD untuk menetapkan atau menolak RAPBD yang ditawarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan sumber nonmanusia. wawancara dilakukan secara mendalam (Indepth Interview) yang bertujuan untuk mencari lebih dalam apa yang terkandung dalam hati dan pikiran informan. Dengan wawancara mendalam bisa digali apa yang tersembunyi baik yang menyangkut masa lampau, masa kini, masa depan sehingga suatu fenomena sosial bisa dijelaskan dan dipahami yaitu bagaimana bentuk dan tipe komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2009. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2009 adalah interaksi kepentingan pihak legislatif dan eksekutif dan kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dari lambatnya draft RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif, perencanaan masyarakat tidak dapat diakomodir oleh pihak eksekutif ataupun legislatif dan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak legislatif terhadap dialog langsung sehingga perencanaan yang dibuat tidak dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.

Actions (login required)

View Item